“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum,” tegas Michael Victor Sianipar.
Sebagai jalan penyelesaian, FFI mengajukan sejumlah permintaan kepada PSSI. Pertama, mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI.
Kedua, FFI meminta PSSI menjaga status quo organisasi selama polemik berlangsung. Ketiga, PSSI diminta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB beserta Berita Acara Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.
FFI juga mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bersifat imparsial atau tidak memihak. Usulan tersebut mengacu pada Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025 dengan tenggat musyawarah selama 30 hari kerja.
Apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam proses tersebut, FFI membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Langkah itu merujuk pada Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI 2025.