Praktik tersebut menciptakan persaingan tidak adil. Pihak yang patuh hukum menanggung biaya dan kompleksitas penegakan, sementara pihak lain menikmati keuntungan skala besar tanpa akuntabilitas setara.
LaLiga menegaskan perlindungan hak kekayaan intelektual berlandaskan due process, putusan pengadilan, dan supremasi hukum. Penegakan cepat tetap dapat dilakukan melalui mekanisme audit serta peninjauan lanjutan.
Menuntut kepatuhan hukum dari perantara teknologi dinilai bukan bentuk sensor internet. Langkah ini diposisikan sebagai upaya kolektif melawan penipuan audiovisual terorganisir.
“Jika pembajakan dibiarkan memiliki keunggulan bawaan ‘by design’, maka harga yang harus dibayar akan ditanggung oleh kreator, industri, lapangan kerja, dan pada akhirnya oleh konsumen yang taat hukum,” lanjut Javier Tebas di LinkedIn.