"Kami ingin pemerintah secepatnya menemukan formula untuk memajaki Netflix yang BUTnya belum ada," kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Rizaldi usai diskusi Polemik Netflix: Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial.
Namun, menurut pandangan Bobby untuk menangani polemik saat ini pemerintah dapat mengklasifikasikan bentuk Netflix terlebih dulu. Dengan begitu, pemerintah dapat dengan mudah menentukan tindakan apa yang perlu diambil terkait dengan pelanggaran hukum dan pajak yang akan dikenakan kepada Netflix.
"Sekarang Netflix belum ada BUT. Oleh karenanya pemerintah paling utama mengklasifikasikan Netflix ini apa bentuknya dan celah hukum bagaimana yang menjadi dasar penetapan pengenaan adanya pelanggaran hukum, pajak, dan lain-lain. Jadi dasarnya jelas," ujarnya.
Dari klasifikasi, kata Bobby, nantinya akan ditemukan celah hukumnya. Celah hukum itu dapat ditutup, salah satunya dengan Peraturan Presiden (Perpres). "Perpres dapat menjembatani mana yang tidak ada," ujarnya.