“Kalau enggak ada back-up, itu bukan tata kelola sih, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz dalam rapat kerja dengan Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kamis (27/6/2024).
Ucapan pedas Meutya dilontarkan kepada Kepala BSSN Hinsa Siburian yang sebelumnya menyebut ada kesalahan tata kelola dalam persoalan back up data PDN.
Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya menilai proteksi keamanan pusat data nasional sangat lemah. Levelnya pengamanannya bahkan mirip warung internet atau warnet. Ini lantaran PDN tidak dilengkapi sistem keamanan yang baik. Info beredar, PDN hanya menggunakan antivirus windows defender.
"Harusnya kan itu pengamanan otomatis kamu patching, lalu melakukan ada pengamanan berlapis, tetapi ya kalau melihat itu (PDN) saya jadi ragukan itu ada pengamanan berlapis," katanya.
Pernyataan ini terasa makin ironis mengingat alokasi anggaran untuk PDN menembus Rp700 miliar. Angka itu merupakan realisasi belanja dana PDN hingga Mei 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, realisasi anggaran Kominfo di paruh pertama tahun ini menyentuh Rp4,9 triliun. Realisasi ini terdiri atas pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun, PDN Rp700 miliar, pengembangan kapasitas satelit Rp700 miliar, dan operasional Palapa Ring Rp1,1 triliun.
Lantas bagaimana sikap Menkominfo Budi Arie terhadap persoalan ini. Seperti umumnya pejabat lain, dia hanya menjanjikan layanan akan segera pulih dan kejadian ini tidak terulang.
"Nanti dalam waktu tidak lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apa. Yang pasti ini (pelaku) bukan dari negara tapi perorangan," kata Budi usai rapat dengan Komisi I DPR.