JAKARTA, iNews.id - Penetapan wajib sertifikasi halal tahun 2019 dari pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ternyata menimbulkan salah persepsi, terutama negara tetangga. Mereka menganggap kebijakan ini tidak memberi celah sedikit pun kepada produk tak halal untuk masuk ke Tanah Air.
Anggapan tersebut sebenarnya keliru, karena produk tak halal juga boleh masuk ke Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah, semua produk yang beredar di Tanah Air intinya harus memberikan informasi mengenai kehalalannya.
“Ketika diundang ke World Halal Food Council (WHFC), saya tegaskan Indonesia ini negara utama yang memiliki Undang- Undang yang mewajibkan semua produk memiliki sertifikasi halal. Semua terkejut karena aneh, karena di negara mana pun kecuali Malaysia, semua sifatnya foluntery. Persepsinya jangan-jangan kita enggak boleh berdagang produk yang tidak halal. Saya tegaskan bahwa itu boleh, tapi harus diinformasikan,” katanya ketika hadir ke acara Indonesia Halal Expo (Indhex) 2018, Smesco, Jakarta, belum lama ini.
Persepsi tersebut membuat Ikhsan mewanti-wanti pemerintah untuk tidak membuat bingung dunia internasional. Pria tersebut berharap bahwa pemerintah harus memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
Jangan sampai penetapannya membebani negara sahabat dalam menjalankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Jika hal ini terjadi, ditakutkan kerja sama yang terjalin bakal hancur dan mereka tidak lagi menilai Indonesia sebagai negara acuan halal dunia.