Akuisisi Freeport Disebut Goblok, Begini Testimoni Sri Mulyani

JAKARTA, iNews.id - Aksi pemerintah mengakuisisi mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi polemik. Topik tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan, Freeport McMoRan (FCX) selaku induk PTFI memegang kontrak karya (KK) di tambang Papua sejak 1967 yang diperbaharui pada 1991. Dalam KK itu, setelah kontrak PTFI habis 2021, maka pemerintah Indonesia harus memperpanjang hingga 2041 dan tidak bisa menghentikan kontrak tanpa alasan yang wajar.

Ekonomi Vietnam Diprediksi Lampaui Thailand pada 2026

"Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041," kata Sri Mulyani lewat akun Facebook-nya, Kamis (27/12/2018).

Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, semua kontrak karya pertambangan harus diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, ada tekanan untuk mengubah KK PTFI menjadi IUPK sesuai ketentuan UU meski berakhir tanpa kesepakatan.

Kontrak Freeport Habis 2021 Kok Indonesia Bayar? Ini Penjelasan Inalum

"Tugas ini dipikul oleh Presiden Jokowi semenjak terpilih sebagai Presiden tahun 2014. Presiden Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport," kata dia.

Presiden Jokowi mengamanatkan empat hal kepada bawahannya. Pertama, FCX wajib melepas 51 persen sahamnya di PTFI. Kedua, FXC wajib membangun smelter paling lambat lima tahun sejak perpanjangan operasi. Ketiga, FCX wajib membayar lebih besar bagi pendapatan negara. Keempat, perpanjangan operasi hingga 2041 diatur dalam IUPK.

"Tugas tersebut tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui banyak kepentingan, termasuk di luar negeri karena posisi FCX sebagai perusahaan terbuka di New York. Apalagi, Rio Tinto sudah digandeng FCX lewat mekanisme pariticipating interest (PI).

"Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Pembangunan smelter juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan," tuturnya.

Semua menteri, kata dia, bekerja keras memastikan akuisisi PTFI berhasil sehingga menguntungkan masyarakat, khususnya warga Papua. Arahan Presiden Jokowi yang tegas dan jelas menjadi pegangan bagi para menteri.

"Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," ucapnya.

Editor: Rahmat Fiansyah