Bupati Meranti M Adil Pertanyakan Dana Bagi Hasil Migas ke Kemenkeu, Ancam Gabung ke Malaysia

MERANTI, iNews.id - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aidil mempertanyakan hal itu di depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adil menjelaskan, pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.

Baca Juga

Menko Airlangga Sebut Pemerintah Siapkan Pepres Penguatan Logistik Nasional

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," kata Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12/2022).

Menurut Adil, asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor. Pada tahun mendatang akan bertambah menjadi 19 sumur. 

Baca Juga

Penerimaan Pajak Capai Rp1.448 Triliun di Oktober 2022, Terbesar dari PPh Non Migas

"Ditargetkan produksi mencapai 9000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan," tuturnya.