Creative Destruction

Katakanlah cara tercepat untuk melahirkan generasi kreatif adalah melalui investasi sumber daya manusia (SDM), maka kunci pembangunan ekonomi bangsa ke depannya dapat kita raih jika ada perbaikan pada kualitas pendidikan, infrastruktur sosial dan fisik, serta pengembangan research and development (R&D) yang multiguna.

Pembangunan SDM juga perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan pasar, sehingga butuh pembentukan kurikulum yang menjembatani visi di dunia pendidikan dengan misi di dunia kerja. Dunia-dunia pendidikan vokasi (misal SMK dan perguruan tinggi vokasi) seharusnya juga mulai merangkul para praktisi sebagai tenaga pengajarnya. Jadi para siswa dan mahasiswanya tidak sekadar belajar secara normatif, melainkan juga ditantang berani melakukan praktik-praktik inovasi yang berkembang di dunia usaha. Mereka perlu diajarkan untuk berani berbenah dan berubah.

Pola-pola ekonomi kreatif di sektor industri juga seharusnya tidak terbatas pada industri yang sifatnya heritage dan tradisional saja, tetapi industri-industri lainnya juga membutuhkan inovasi dan kreativitas agar mampu menjaga eksistensinya di era persaingan tak terbatas ini. Apalagi sektor industri juga disinyalir sebagai penyumbang utama perpajakan kita, sehingga perlu terus dijaga masa depannya. Lantas, apa yang perlu dikerjakan pemerintah? Pertama, pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk belajar menerima persaingan.

Pada intinya persaingan adalah sebuah keniscayaan ekonomi, karena keterbatasan sumber daya akan membuat kita saling berebut kekayaan. Belum lagi dengan karakter manusia sebagai homo economicus yang seringkali kebablasan dalam menerjemahkan kebebasan berekonomi. Nah sebetulnya disini letak peran penting pemerintah. Pemerintah pada hakikatnya merupakan penyeimbang pasar agar tidak bergerak liar hingga mendatangkan konflik horizontal dan krisis sosial.

Salah satu konsekuensi dari sebuah kompetisi adalah monopoli atau kanibalisme. Dan dalam hal ini pemerintah perlu membatasi ancaman-ancaman tersebut. Kerangka regulasi menjadi cara terdekatnya, sembari mempersiapkan langkah-langkah jangka panjang agar kesempatan ekonomi dapat menjadi hak-hak egaliter bagi setiap individu di Indonesia. Misalnya melalui jaminan akses pendidikan, kesehatan, serta teknologi informasi yang layak bagi setiap individu, baik untuk golongan kaya ataupun miskin.

Pemerintah juga perlu mengawasi praktik-praktik persaingan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat. Misalnya muncul ancaman dari produsen terhadap konsumen jika mereka berpindah pada produk sejenis tetapi beda merek/produsen. Jadi secara ringkas, pemerintah perlu menggagas “perang” ekonomi dengan cara-cara yang menyehatkan. Namun perlu dipersiapkan juga metode-metode pengembangan behaviour agar tidak menjadi bencana di masa depan.

Kedua, pemerintah perlu menjembatani agar sektor-sektor formal dan informal bisa mengadopsi tren otomatisasi dan digitalisasi sebagai bahan baku persaingan, khususnya untuk efisiensi produksi dan pemasaran. China merupakan salah satu success story dimana mereka bisa mengelola kebangkitan e-commerce untuk meningkatkan konektivitas di daerah perdesaan. Kita pun juga sebetulnya bisa mengadopsinya. Karena berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sebetulnya kita memiliki potensi yang hebat dalam hal produksi karya-karya kreatif tetapi kita lemah di sisi pemasaran (marketing).