Ditemukan 3 Dugaan Maladministrasi Proses Izin Usaha Bursa Berjangka Aset Kripto

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman RI menemukan tiga dugaan maladministrasi dalam proses permohonan izin usaha bursa berjangka (IUBB) aset kripto yang dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ini setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap Bappebti atas laporan dari PT Digital Future Exchange (DFX) pada 19 Desember 2022.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, Ombudsman sudag meminta keterangan dari Bappebti, dan otoritas terkait lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto dan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia.

Baca Juga

Tak Diberikan Cukai Khusus, Rokok Ilegal Bakal Ditindak Secara Hukum

"Dari hasil sementara setelah kami melakukan permintaan keterangan terhadap pelapor maupun pihak terkait, maka setidaknya kami menemukan tiga dugaan maladministrasi," kata dia saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Dia menjelaskan, dugaan maladministrasi pertama, yakni penundaan berlarut hingga tidak ada kejelasan status perizinan izin usaha bursa berjangka. Kedua, dugaan penyimpangan prosedur, ketidakjelasan prosedur perizinan izin usaha bursa berjangka PT DFX.

Baca Juga

Mendag Zulhas Beberkan Waktu Peluncuran Bursa Kripto, Kapan?

ketiga, dugaan penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan kewenangan untuk menerapkan prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

"Jadi itu ada tiga dugaan maladministrasi yang akan kami buktikan dalam proses permintaan keterangan," ujarnya.

Baca Juga

Investor Kripto Didominasi Milenial, Bappebti: Perlu Literasi

Editor: Jujuk Ernawati