Ditjen Bea Cukai Sebut 360 Perusahaan Terima Fasilitas KITE, Terbanyak Produk Tekstil

Ikhsan Permana SP ยท Rabu, 10 Agustus 2022 - 23:03:00 WIB
Ditjen Bea Cukai Sebut 360 Perusahaan Terima Fasilitas KITE, Terbanyak Produk Tekstil
Direktoran Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan. (Foto: dok iNews)

BANDUNG, iNews.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut hingga 31 Juli 2022, sebanyak 360 perusahaan telah menerima fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).

Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai, Untung Basuki, mengungkapkan Fasilitas KITE adalah fasilitas fiskal yang diberikan atas impor barang dan bahan yang diolah, dirakit atau dipasang untuk tujuan ekspor.

"Itu di Indonesia ada 360 penerima fasilitas KITE. Jadi dia perusahaan yang impor bahan baku kemudian diolah lalu diekspor,” ujar Untung dalam Press Tour 2022, di Bandung, Rabu (10/8/2022).

Jika dirinci, lanjutnya, sektor usaha penerima fasilitas KITE terbanyak adalah tekstil dan pakaian jadi yang meliputi 69 perusahaan. Selanjutnya, 42 perusahaan barang dari plastik, 31 perusahaan kimia dan farmasi, 26 perusahaan kendaraan bermotor dan komponen, 23 perusahaan di barang dari logam dan 169 masuk dalam kategori perusahaan lainnya.

Sementara jika dilihat dari sebarannya Jakarta menjadi provinsi dengan penerima fasilitas KITE terbanyak dengan 97 perusahaan disusul oleh Jawa Timur dengan 80 perusahaan kemudian di posisi ke tiga adalah Jawa Barat dengan 60 perusahaan.

Dia menjelaskan ada tiga jenis KITE, yang pertama adalah KITE pembebasan yaitu pembebasan bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang yang tidak dipungut atas impor.

Kemudian ada KITE pengembalian yang merupakan fasilitas pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.

Serta KITE industri kecil menengah (IKM) yakni pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

"Proses impor dan ekspornya diberikan kemudahan-kemudahan lain seperti prosedur impor yang sederhana, pemeriksaan fisik secara selektif, penangguhan ketentuan pembatasan impor, kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus," ungkap Untung.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:








Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda