DPR AS Setujui RUU yang Paksa ByteDance Divestasi Tiktok

WASHINGTON, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan memberi waktu enam bulan kepada pemilik TikTok, ByteDance untuk mendivestasi aset aplikasi video pendek tersebut di AS atau menghadapi pelarangan pada, Rabu (13/3/2024) waktu setempat.

RUU tersebut disahkan dengan hasil pemungutan suara bipartisan 352-65, namun menghadapi ketidakpastian di Senat karena beberapa pihak lebih memilih pendekatan berbeda dalam mengatur aplikasi milik asing yang menimbulkan masalah keamanan. Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer mengatakan bahwa Senat akan meninjau UU tersebut.

Jabar Rumuskan Strategi Capai Ekonomi 8 Persen dan PDRB Naik Jadi Rp4.000 Triliun

Mengutip Reuters, ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian strategi yang dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran keamanan nasional AS terhadap China, mulai dari kendaraan yang terhubung, chip kecerdasan buatan yang canggih, hingga derek di pelabuhan AS.

"Ini adalah masalah keamanan nasional yang kritis. Senat harus mengambil tindakan ini dan mengesahkannya," ucap Steve Scalise dari Partai Republik di DPR melalui platform media sosial X.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre kemudian menambahkan bahwa pemerintahan Biden juga ingin melihat Senat mengambil tindakan cepat.

Nasib TikTok, yang digunakan oleh sekitar 170 juta orang AS, telah menjadi masalah besar di Washington di mana para anggota parlemen mengeluh bahwa kantor mereka dibanjiri panggilan dari pengguna TikTok yang menentang UU tersebut.

CEO TikTok Shou Zi Chew dikabarkan akan mengunjungi Washington minggu ini, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Jika RUU tersebut ditandatangani menjadi Undang-Undang akan menyebabkan larangan terhadap TikTok di AS dan akan mengeluarkan miliaran dolar dari kantong para pencipta dan usaha kecil..

Perusahaan disebut juga akan menggunakan hak hukumnya untuk mencegah larangan tersebut. RUU tersebut memberi perusahaan waktu 165 hari untuk mengajukan gugatan hukum setelah ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, yang telah mengkonfirmasi akan menandatangani aturan tersebut pada pekan lalu.

Iklim politik di Washington, pada saat banyak politisi tidak ingin dianggap bersikap lunak terhadap China selama tahun pemilu, semakin mendukung RUU tersebut. Namun, masih ada kekhawatiran mengenai dampak larangan terhadap pemilih muda.

Kementerian Luar Negeri China telah mengkritik undang-undang tersebut, dengan alasan meski AS tidak pernah menemukan bukti bahwa TikTok merupakan ancaman terhadap keamanan nasional AS, mereka tidak pernah berhenti mengejar TikTok.

Editor: Aditya Pratama