DPR: Kalau Melanggar, Izin Perusahaan Bus Harus Dicabut

“Hal ini sesuai rekomendasi nomor 1 Panja Pengelolaan Transportasi Darat, Preservasi Jalan dan Jembatan Bentang Panjang.Kami mendesak pemerintah untuk menambah rambu lalu lintas alat pengendali serta isyarat lalu lintas pada lokasi rawan kecelakaan,” katanya.

Tidak hanya Kementerian Perhubungan, Francis juga mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena instansi tersebut terlibat dalam pembuatan jalan sehingga harus ikut bertanggung jawab.

“Kami mendesak Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kondisi geometri jalan di Turunan Cicenang, agar mampu menekan tingkat kecelakaan lalu lintas,” ucapnya.

Komisi V DPR, kata dia, akan menunggu seluruh laporan dari pemerintah serta pihak kepolisian terkait kecelakaan nahas tersebut.

“Komisi V DPR RI akan membicarakan dan meminta penjelasan dengan pemerintah terkait kecelakaan maut yang terjadi saat rapat kerja pengawasan,” ujarnya.

Editor: Rahmat Fiansyah