ESDM Tolak Rencana Produksi Batu Bara 7,8 Juta Ton dari 51 Perusahaan Sepanjang 2023

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah menolak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan 51 perusahaan mineral dan batu bara hingga 6 November 2023. Adapun, total produksi dari 51 perusahaan yang ditolak RKAB-nya tersebut mencapai 7,8 juta ton.

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, alasan penolakan 51 perusahaan tersebut antara lain, Competent Person Indonesia (CPI) sebanyak 15 perusahaan, Feasibility Study dan Amdal sebanyak 9 perusahaan, MODI/dirkom sebanyak 1 perusahaan, keuangan 11 perusahaan, dan dikarenakan alasan teknis lainnya sebanyak 15 perusahaan.

Baca Juga

PGE (PGEO) Jadikan WKP Kamojang Pusat Inovasi untuk Percepat Transisi Energi Indonesia

“Update persetujuan 2023 permohonan yang masuk 948, permohonan disetujui 890, ditolak 51 permohonan, dikembalikan tidak ada, saldo 7 permohonan,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (6/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang di dalamnya mengubah RKAB untuk tahapan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan baru bara (minerba). 

Baca Juga

Sri Mulyani Setuju Program Pensiun Dini PLTU Batu Bara Didanai APBN

Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara per 11 September 2023.

Baca Juga

PTBA dan KAI Teken Kerja Sama, Targetkan Pengangkutan Batu Bara 35 Juta Ton

Permen ini juga mencabut sebagian Permen ESDM No. 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Permen ESDM No. 10/2023 ini, perubahan masa eksplorasi dan operasi tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1, khusus untuk RKAB tahap kegiatan ekplorasi berlaku selama satu tahun.

"Untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara selama 3 tahun,” mengutip dari beleid tersebut, Jumat (22/9/2023).

Diketahui, dalam pada Permen sebelumnya untuk RKAB tahapan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi hanya berjangka waktu satu tahun.

Editor: Aditya Pratama