Hasil Kajian Kemenperin dan Indef: Rp1 Beli Produk Lokal Sumbang Rp2,2 ke Ekonomi Nasional

Advenia Elisabeth ยท Jumat, 07 Oktober 2022 - 10:09:00 WIB
Hasil Kajian Kemenperin dan Indef: Rp1 Beli Produk Lokal Sumbang Rp2,2 ke Ekonomi Nasional
Menperin Agus Gumiwang mengatakan, hasil kajian Kemenperin dan Indef bahwa Rp1 beli produk lokal sumbang Rp2,2 ke ekonomi nasional. (Foto: dok Kemenperin)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penggunaan produk dalam negeri bisa memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Berdasarkan kajian, setiap Rp1 belanja produk lokal bisa menyumbang Rp2,2 ke perekonomian nasional. 

Dia menjelaskan, hitung-hitungan tersebut berdasarkan hasil kajian kerja sama Kemenperin dengan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada September 2022 lalu. Hasil simulasi model Computable General Equilibrium (CGE) menunjukkan peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,94 persen atau setara Rp159,25 triliun. 

“Bila terdapat transaksi produk dalam negeri (PDN) senilai Rp76 Triliun, berarti perbandingan antara nilai transaksi belanja PDN dalam pengadaan pemerintah dengan manfaat ekonomi adalah Rp72,6 triliun = Rp159,52 triliun atau Rp1 = Rp2,2,” katanya pada acara Business Matching Tahap IV: Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10/2022).

Dia menuturkan, penggunaan produk dalam negeri yang memberikan dampak besar itu tidak bisa dianggap main-main. Pasalnya, belanja produk dalam negeri menciptakan backward linkage dan forward linkage.

Dan untuk mendukung pencapaian seperti yang disebutkan Indef, Kemenperin pun meluncurkan tiga terobosan guna mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pertama, memperbanyak jumlah asesor dan lembaga verifikasi penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). 

Melalui Permenperin Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan, Kemenperin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, dan swasta untuk ikut serta mempermudah produk dalam negeri dalam mendapatkan sertifikat TKDN.

Ini agar proses pengurusan sertifikat TKDN sudah lebih cepat dan dapat dilakukan dekat dengan lokasi perusahaan. 

“Bayangkan mudahnya pengurusan sertifikat TKDN ini, apabila semakin banyak pihak yang dapat ikut dalam proses tersebut, maka multiplier effect-nya sangat luas bagi ekonomi kita,” ujarnya.

Terobosan kedua, menyederhanakan proses pengurusan sertifikat TKDN untuk industri kecil (IK). Industri kecil saat ini bisa mengurus sertifikat TKDN hanya dengan dua langkah. Industri kecil dapat melakukan self-assessment, kemudian cukup mengajukan permohonan sertifikasi TKDN IK dan melakukan penginputan data melalui SIINas. 

"Setelah itu, akan dilakukan verifikasi nilai TKDN. Apabila prosesnya sudah selesai, maka industri kecil dapat langsung melakukan pencetakan sendiri sertifikat TKDN tersebut,” tuturnya.

Industri kecil yang ingin mendapatkan sertifikat TKDN tidak dipungut biaya atau gratis. Selain itu, proses pembuatan sertifikat TKDN IK bisa dilakukan maksimal dalam lima hari.

Editor : Jujuk Ernawati

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda