Indikasi Geografis, Kunci DJKI Dongkrak Nilai Produk Lokal Indonesia

IG juga dinilai memberikan keuntungan ekonomi bagi komunitas lokal. “IG mendorong pelestarian metode tradisional yang melibatkan petani, pengrajin, dan pelaku usaha yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Komunitas ini terlibat dalam produksi produk IG, sehingga dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi karena terdapat nilai tambah pada produk IG yang terdaftar,“ tuturnya. 

Hal penting lain adalah IG mampu menarik investasi dan pariwisata. Produk IG acap kali menjadi daya tarik wisata kuliner dan budaya, menarik wisatawan untuk mengenal lebih dekat produk khas suatu daerah dari awal mulai produksi hingga ke pengolahan produk menjadi barang siap jual. Hal ini berpotensi meningkatkan investasi di sektor pariwisata dan pengembangan daerah.

Selanjutnya, melalui pelindungan IG, produk-produk khas daerah memiliki peluang lebih besar untuk diekspor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan devisa negara, seperti Kopi Gayo yang saat ini sudah dikenal luas di pasar internasional.  

IG juga mampu memberdayakan UMKM dan petani lokal. Sebagian besar produk IG dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Perlindungan IG membuka peluang pasar yang lebih besar bagi UMKM, memperkuat kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

Razilu mengatakan, sejak awal Tahun Tematik IG di Indonesia, sejumlah capaian signifikan telah diraih DJKI hingga tahun 2024. Di antaranya adalah menampilkan 135 Produk Indikasi Geografis Terdaftar di General Assembly WIPO 2024, menerbitkan 44 Sertifikat Indikasi Geografis Terdaftar, mengadakan GI Goes to Marketplace di 6 provinsi dengan 7 produk Indikasi Geografis terdaftar. 

DJKI juga sukses menyelenggarakan Forum Indikasi Geografis Nasional yang diikuti 600 peserta dengan memfasilitasi pengukuhan, pembentukan asosiasi, dan pameran produk IG.

“Capaian penting lain adalah tersusunnya Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional yang telah di-soft launching Menteri Hukum 2 Desember 2024,“ ujarnya.