Ini 3 Alasan Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Diisi Iblis, Nomor 2 Terkait Sri Mulyani

Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pengeboran minyak di Meranti. Bahkan, dia menyebut masyarakat Meranti sama sekali tidak merasakan manfaat dari pengeboran tersebut. 

"Meranti itu targetnya 2023 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," tutur Adil. 

Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan menuai reaksi dari sejumlah pejabat Kemenkeu. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mempertanyakan dasar pernyataan Bupati Meranti tersebut yang dinilainya tidak patut (proper).

"Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Enggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?" tulis Suahasil dalam akun Instagram resminya @suahasil di Jakarta, Senin (12/12/2022). 

Dia pun mengunggah data khusus Kepulauan Meranti, dia turut menjelaskan bahwa kehadiran negara, melalui APBN, untuk berbagai daerah di Indonesia bukan hanya melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer seperti DAU, DAK, maupun DID, tetapi juga melalui belanja kementerian/lembaga.

Editor: Jeanny Aipassa