Jejak Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045 

JAKARTA, iNews.id- Pemerintah resmi memulai proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek tersebut diharapkan mampu mewujudkan wajah pembangunan Indonesia yang tidak lagi berkutat di Pulau Jawa atau Jawa sentris, namun pembangunan yang merata atau Indonesia sentris.

Pada 15 Februari 2022 lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang sekaligus memberikan nama untuk ibu kota baru yaitu Nusantara. Seiring perjalanannya UU tersebut mengalami revisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga

Ekonomi Korsel Tumbuh 1,2 Persen pada Kuartal III-2025, Didorong Ekspor

Pada November 2022 selanjutnya, Pemerintah melakukan penjajakan pasar perdana untuk menarik minat investor mendukung pembangunan IKN yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pada acara penjajakan pasar tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN ini merupakan cita-cita negara untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Namun dalam pembangunan IKN ini pendanaan yang dibidik pemerintah dominan dari sektor swasta 80%, sedangkan APBN 20%. Hal itu bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak terlalu membebani ruang fiskal APBN.

Baca Juga

Tantang Generasi Muda Bangun IKN, Wamenkominfo: Ini Mimpi Besar

"Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama bukan hanya pemerintah yang bergerak bukan hanya pemerintah. Karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada 80% kita berikan kesempatan kepada investor kepada investasi," ujar Jokowi dalam sambutannya. 

Perkiraan kasarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, pembiayaan dari APBN ditargetkan sekitar Rp89,4 triliun, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan swasta (dalam dan luar negeri) Rp253,4 triliun, sedangkan BUMN dan BUMD sekitar Rp123,2 triliun.