Jokowi Ajak Swasta dan Pemda Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Jeanny Aipassa ยท Senin, 03 Oktober 2022 - 19:35:00 WIB
Jokowi Ajak Swasta dan Pemda Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Ekstrem
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022). (Foto: tangkapan layar)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pihak swasta dan pemerintah daerah (Pemda) berkolaborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.  Pernyataan itu, disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022). 

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat dan pemda maupun pihak swasta dapat berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan secara konkret, termasuk untuk pengentasan kemiskinan ekstrem

Selain itu, presiden juga berpesan agar dapat dilakukan pendampingan terkait usaha komoditas masyarakat untuk mendorong perolehan hasil yang optimal melalui gerakan-gerakan kemitraan tersebut. 

“Jika ini bisa berjalan, saya yakini bisa berefek kepada kemiskinan ekstrem yang akan bisa ditangani dengan cepat dan baik,” ujar Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan  pengentasan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus pemerintah untuk dapat ditangani dengan lebih baik, salah satunya dengan melakukan pengembangan UMKM. 

Sebagai primadona Pemerintah dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional, UMKM telah memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi
terhadap Produk Domestik Bruto hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun.

Dia menyampaikan, pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM dan salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.

“Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembiayaan melalui KUR dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp470 triliun, dan sesuai arahan Presiden porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada tahun 2024, sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4 persen,” ungkap Menko Airlangga.

Selain berbagai upaya pembedayaan UMKM tersebut, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar Pemerintah. 

Untuk itu pada kesempatan yang sama, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Hal itu, akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pensasaran program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

Adapun sebagai program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan, pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas guna mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan Pemerintah dengan proyeksi minimal berada di
kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.

“Dengan sistem ini tentu Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi, untuk itu Pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin dan selanjutnya dapat mohon arahan lebih lanjut dari Presiden,” ujar Menko Airlangga.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda