Jokowi Minta Masyarakat Tak Bergantung Produk Impor: Terkena Penjajahan Era Modern

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau Indonesia terkena penjajahan era modern. Ia menilai salah satu contoh penjajahan era modern adalah bergantung pada produk impor.

Menurut Jokowi, Indonesia harus menjadi produsen dan bukan sekadar konsumen saja. Ia pun berharap langkah awal tersebut bisa dibuktikan di area ASEAN terlebih dahulu.

Baca Juga

Ekspor Udang Indonesia ke AS Melonjak 16,3 persen hingga Kuartal III-2025

"Sekali lagi jangan hanya jadi konsumen tapi kita harus jadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi yang bisa masuk ke sana dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara. Nggak usah jauh-jauh di ASEAN dulu kita kuasai," ucapnya pada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional RI, Istana Negara, Rabu (4/10).

Jokowi meminta kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk tidak terlena menggunakan barang-barang impor. Sebab, menurutnya, secara tidak sadar jika dibiarkan maka bangsa Indonesia akan terjajah secara ekonomi.

Baca Juga

Menteri Teten Sebut 90 Persen Barang yang Dijual Online Produk Impor

"Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, nggak mau saya terkena penjajahan era modern, jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," tutur dia.

Baca Juga

Banyak Barang Impor Masuk RI Tanpa Izin, Mendag: Bikin Susah Pedagang Lokal

Bahkan, ia mencontohkan harga barang impor yang masuk awalnya hanya Rp5.000. Namun, kemudian akan naik menjadi Rp500 juta dan memberatkan masyarakat.

"Mungkin awal-awal harganya masih Rp5.000 . Begitu sudah masuk beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp500 juta mau apa? Sudah nggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ," ujar dia.

Maka dari itu, Jokowi meminta agar kedaulatan digital negara Indonesia harus dilindungi secara baik. Menurutnya perlu dipercepat dalam pengesahan regulasi.

"Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. harus dilindungi betul. regulasinya ini yang harus mengejar. Bukan kita yang ngurusi urusan masalah regulasi mbuletnya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana, Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya sudah lari cepat sekali, problem ada di situ," katanya.

Editor: Puti Aini Yasmin