Kadin: Peleburan Pemkot dan BP Batam Bisa Jadi Bencana

Sindonews ยท Senin, 07 Januari 2019 - 05:02 WIB
Kadin: Peleburan Pemkot dan BP Batam Bisa Jadi Bencana

Gedung BP Batam (ilustrasi). (Foto: SINDOnews)

JAKARTA, iNews.id – Rencana peleburan Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terus menuai kritik. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Suryani S Motik mengingatkan, pemerintah pusat harus menyadari bahwa BP Batam dan Pemkot Batam adalah dua organisasi yang berbeda. BP Batam merupakan jabatan profesional kepanjangan tangan pemeritah pusat, sedangkan wali kota adalah jabatan politis pemerintah daerah.

Suryani berpendapat, pengelolaan kawasan Batam lebih baik ditangani oleh lembaga yang betul-betul profesional yang tidak tersentuh oleh pergantian kepemimpinan setiap lima tahun.

“Kalau misalnya (ketua BP Batam) itu dijabat wali kota, itu bisa masalah. Kenapa? Karena wali kota itu sifatnya lima tahunan. Nanti jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya (ada) kepentingan politik yang luar biasa,” kata Suryani, Minggu (6/1/2019).

Dia menjelaskan, walaupun wali kota Batam nanti disebut sebagai ex officio kepala BP Batam, tetap saja yang bersangkutan punya hak untuk mengarahkan. Itu akan menjadi masalah besar karena jabatan politis dipakai menjadi jabatan profesional.

“Melihat kondisi politik di Indonesia, kita nanti akan sangat bergantung kepada wali kotanya yang mesti open minded (berpikiran terbuka), yang bagus dan profesional. (Untung) kalau kita dapat yang seperti itu. Kalau tidak, maka akan jadi bencana. Jangan ciptakan masalah baru. Jadi mumpung itu belum terjadi, lebih bagus dihindari,” tuturnya.


Dalam teori manajemen, kata Suryani, ada dua hal penting yang sangat menentukan keberhasilan yaitu kepemimpinan (leadership) dan sistem yang digunakan. Faktanya, di Indonesia ini sistem sangat dipengaruhi oleh pemimpin yang menjalankannya.

“Wali kota ini sebagai leader, sebagai pemimpin. Kalau leader-nya tidak punya kapasitas, sistem bisa diacak-acak. Indonesia ini belum bisa menyerahkan semuanya kepada sistem secara keseluruhan. Jangan uji coba deh,” ucapnya.

Kadin berharap pemerintah tidak terburu-buru memgambil kebijakan tanpa kajian dan aturan main yang jelas. Jika peleburan BP Batam dan Pemko Batam tetap dipaksakan, para pengusaha di Batam akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan uji meteri ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah saya bicara dengan teman-teman Kadin daerah, mereka akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yang jelas pemerintah telah melanggar undang-undang. Sebaiknya segera terbitkan peraturan pemerintah (PP). Buat pengusaha yang paling penting adalah konsistensi dari kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang sudah bagus kemudian ditarik lagi, kemudian buat lagi yang baru,” ujarnya.

Lebih jauh Suryani memaparkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu biasanya dibangun untuk daerah-daerah yang belum berkembang. Sementara Batam sudah ada free trade zone (FTZ) alias zona perdagangan bebas, meski faktanya barang-barang yang diperdagangkan di sana didominasi oleh produk-produk impor. “Ini yang salah dan harus diperbaiki. Tapi Batam itu memiliki posisi yang luar biasa bagusnya,” kata dia.

Editor : Ahmad Islamy Jamil