Kadin: Peleburan Pemkot dan BP Batam Bisa Jadi Bencana

Dalam teori manajemen, kata Suryani, ada dua hal penting yang sangat menentukan keberhasilan yaitu kepemimpinan (leadership) dan sistem yang digunakan. Faktanya, di Indonesia ini sistem sangat dipengaruhi oleh pemimpin yang menjalankannya.

Baca Juga

Polemik BP Batam, Pakar: Wali Kota Dilarang Rangkap Jabatan Publik

“Wali kota ini sebagai leader, sebagai pemimpin. Kalau leader-nya tidak punya kapasitas, sistem bisa diacak-acak. Indonesia ini belum bisa menyerahkan semuanya kepada sistem secara keseluruhan. Jangan uji coba deh,” ucapnya.

Kadin berharap pemerintah tidak terburu-buru memgambil kebijakan tanpa kajian dan aturan main yang jelas. Jika peleburan BP Batam dan Pemko Batam tetap dipaksakan, para pengusaha di Batam akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan uji meteri ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah saya bicara dengan teman-teman Kadin daerah, mereka akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yang jelas pemerintah telah melanggar undang-undang. Sebaiknya segera terbitkan peraturan pemerintah (PP). Buat pengusaha yang paling penting adalah konsistensi dari kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang sudah bagus kemudian ditarik lagi, kemudian buat lagi yang baru,” ujarnya.

Lebih jauh Suryani memaparkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu biasanya dibangun untuk daerah-daerah yang belum berkembang. Sementara Batam sudah ada free trade zone (FTZ) alias zona perdagangan bebas, meski faktanya barang-barang yang diperdagangkan di sana didominasi oleh produk-produk impor. “Ini yang salah dan harus diperbaiki. Tapi Batam itu memiliki posisi yang luar biasa bagusnya,” kata dia.

Editor: Ahmad Islamy Jamil