Kemnaker Sebut UMP Bisa Berubah, Begini Penjelasannya

Rina Anggraeni ยท Senin, 22 November 2021 - 15:31:00 WIB
Kemnaker Sebut UMP Bisa Berubah, Begini Penjelasannya
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. Foto: Ist.

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 rata-rata sebesar 1,09 persen. Kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Meski demikian, kenaikan ini bisa berubah di kisaran 5 hingga 10 persen jika mendapat persetujuan dari gubernur dalam menetapkan perubahan UMP. Adapun kenaikan UMP hingga 10 persen merupakan permintaan dari kalangan buruh.

"Itu bisa tanyakan ke Pemerintah Daerah ya, karena yang menetapkan kan Gubernur," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (22/11/2021).

Indah menambahkan, berdasarkan data statistik upah minimum secara umum, upah minimum DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp4.453.724.

Sebagai pembanding, pada 2021 UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.416.186. Artinya di tahun depan, upah minimum DKI Jakarta hanya naik Rp37.538. Adapun rata-rata upah minimum tahun depan naik sebesar 1,09 persen.

"Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 menunggu keputusan dari Gubernur di setiap provinsi untuk penetapannya.

"Kita tunggu dari Gubernur untuk penetapannya," ujar Ida dalam video conference, Selasa (16/11/2021).

Ida menambahkan, terdapat suatu metode yang secara internasional di gunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya (kaitz indeks). 

"Besaran UM saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah, bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, dimana idealnya berada pada kisaran 0,4 s.d. 0,6. Kondisi UM yang terlalu tinggi  tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan," kata dia.

Editor : Aditya Pratama

Bagikan Artikel: