Kepala BKN Tegaskan PPPK Bukan Honorer atau Pegawai Kelas Dua di Birokrasi

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki status yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dia juga membantah PPPK sama dengan tenaga honorer di pemerintahan.

“Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada ketakutan, yang pertama bahwa PPPK sama dengan tenaga honorer. Tidak benar. PPPK itu bukan tenaga honorer. Dia adalah ASN yang sah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan baik, meningkatkan kompetensi dan kinerja dari instansi pemerintah,” katanya saat konferensi pers, Selasa (5/1/2021).

Pertamina NRE Raih Dukungan Pendanaan Global untuk Garap Energi Hijau

Dia mengatakan, memang dalam rekrutmen PPPK ada perjanjian kerja yang ditandatangani. Perjanjian kerja utamanya mencakup perjanjian target kinerjanya.

“Bahwa di dalamnya ada kontrak mengenai jangka waktu kontraknya itu memang lazim dalam setiap kontrak. Bahkan, PNS pun menandatangani perjanjian kinerja. Kalau tidak mencapai itu seorang PNS dapat diberikan sanksi disiplin,” ujarnya.

BKN: Gaji PNS Sudah Naik 18 Kali sejak Tahun 1977

Meski begitu, dia menegaskan, apa yang diterima PPPK sama dengan PNS sesuai dengan kelas jabatannya. Dia membantah jika kesejahteraan yang bakal diterima PPPK tidak akan memadai.

“Jadi bukan di bawah UMR. Saya banyak menerima tudingan ini gajinya tidak memadai, gajinya kurang, tidak sesuai, tidak adil, tidak sama dengan ASN. Gaji dan tunjangan PPPK sama persis dengan PNS sesuai dengan kelas jabatannya. Dalam kelas jabatan yang sama mereka mendapatkan gaji dan tunjangan dan hak-hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan,” ucapnya.

Bima menegaskan, perbedaan antara PPPK dan PNS hanyalah sistem pensiun. Dalam hal ini PPPK memang tidak ada sistem pensiun. Namun Bima menegaskan pihaknya tengah berusaha membuat skema-skema pensiun bagi PPPK.

“Perbedaannya dalam sistem pensiun. Itu pun kami berupaya untuk membuat skema-skema pensiun agar yang dapat dinikmati PPPK tidak berbeda dari yang menjadi PNS. Ini yang sedang kami upayakan,” tuturnya.

Dia meminta agar tidak ada kekhawatiran mengenai PPPK. Dia kembali mengatakan tidak ada pegawai kelasa du di pemerintahan. “Jadi tidak perlu khawatir bahwa PPPK ini adalah pegawai kelas dua di birokras. Tidak ada seperti itu. Karena kami hanya melihat ASN, bukan PNS dan PPPK lagi. ASN ini satu kesatuan,” katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk