Kirim Tim BPKP ke Jepang untuk Audit Impor Kereta, Luhut Beri Waktu 10 Hari

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, akan mengirim tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Jepang untuk mengaudit kereta impor.

Luhut mengatakan tim BPKP diberi target atau waktu 10 hari untuk menyelesaikan audit kereta impor dari Jepang tersebut. Mereka akan diberangkatkan ke Jepang dalam waktu dekat. Dia juga menargetkan hasil audit tersebut selesai dalam 10 hari ke depan.

PDB Singapura Tumbuh 4,2 Persen pada Kuartal III-2025, Dampak Tarif AS Terbatas

"BPKP yang akan ke sana, sepuluh hari dia (BPKP) harus beri laporan ke kami. Ke jepang ya segera aja, kalau bisa lusa atau minggu ini," kata Luhut, saat ditemui di kantornya, Senin (6/3/2023).

Sementara itu, Komisi VII DPR juga melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jepang pada hari ini (6/3/2023), guna melihat kondisi kereta bekas produksi tahun 1994 yang ingin diimpor PT Kereta Cepat Indonesia (KCI).

Impor Kereta Bekas dari Jepang Bisa Dilakukan, Luhut: Perlu Diaudit BPKP

“Iya betul (kunker), kami memang ada agenda kunjungan kerja ke Jepang. Ingin melihat secara langsung kondisi sebenarnya kereta bekas jepang berusia hampir 3 dasawarsa yang membuat PT KCI ngotot untuk mengimpor barang tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Hariyadi, kepada wartawan, yang dikutip Senin (6/3/2023).

Bambang menjelaskan langkah tersebut dilakukan agar PT. KCI tidak gegabah dalam impor kereta. Pasalnya, kereta merupakan salah transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Apa Dampaknya Jika Impor Kereta Bekas Jepang Dilarang?

“Kita tidak ingin PT. KCI gegabah dalam memilih alat transportasi untuk rakyat. Tragedi kecelakaan kereta Bintaro yang banyak memakan korban harus kita jadikan pengalaman berharga dalam pengelolahan transportasi kereta,” imbuh politisi Gerindra itu.

Bambang menambahkan, ketersediaan suku cadang juga perlu menjadi perhatian, karena kereta yang akan diimpor oleh PT. KCI adalah produksi tahun 1994. Sehingga, jangan sampai suku cadangnya membuka potensi penyimpangan biaya perawatan.

“Ketersediaan suku cadang harus juga menjadi perhatian, apalagi kereta yang mau di impor PT KCI itu buatan tahun 1994. Jangan sampai entar terjadi praktek penggunaan suku cadang kanibal, yang tidak ada price list harga sehingga membuka ruang untuk penyimpangan biaya perawatan,” tutur Bambang.

Bambang juga tidak ingin impor kereta bekas dari Jepang ini juga menimbulkan masalah hukum, karena pernah terjadi kasus korupsi hibah kereta api dari Jepang yang menimpa mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Berbagai pengalaman itulah yang seharusnya jadi pertimbangan,” tutur Bambang.

Editor: Jeanny Aipassa