KSP Jelaskan Alasan Iuran Tapera Dibebankan ke Pekerja, Ternyata karena Hal Ini

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) diperluas untuk pekerja mandiri dan swasta agar masyarakat memiliki hunian. Pasalnya, saat ini masih banyak yang belum memiliki rumah.

"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah ini data dari BPS bukan ngarang ya," kata Moeldoko dal jumpa pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Baca Juga

Kepala Bapanas Klaim Harga Beras Sudah Turun dan Stabil Sejak Awal November 2025

Tapera, kata Moeldoko, merupakan usaha pemerintah agar masyarakat yang belum punya hunian dapat memilikinya. Terlebih, kondisi masalah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di tingkat perumahan tengah tidak seimbang.

"Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya itu sebenarnya yang dipikirkan," tuturnya.

Baca Juga

Airlangga Minta Publik Ikut Kaji Manfaat Tapera: Bisa Punya Rumah hingga Renovasi

"Caranya dengan melibatkan pemberi kerja yang hal ini juga pemerintah untuk PNS. Jadi yang setengah persen untuk ASN itu dari pemerintah berikutnya setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta atau yang bekerja yang di orang lain itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya," kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera pada 20 Mei 2024. PP 21/2024 itu menyempurnakan ketentuan dalam PP 25/2020, seperti untuk perhitungan besaran simpanan Tapera pekerja mandiri atau freelancer. 

Baca Juga

Ribut-ribut soal Tapera, Airlangga Ogah Evaluasi: Sosialisasi Dulu

Program ini pun sedang ramai dibahas karena mengakibatkan gaji pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta, harus dipotong sebanyak 3 persen setiap bulannya. Di mana 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen pemberi kerja.

Editor: Puti Aini Yasmin