Maba UIN Dipaksa Daftar Pinjol, OJK Dalami Pemeriksaan 3 PUJK

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendalami pemeriksaan 3 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait kasus mahasiswa baru (maba) UIN Raden Mas Said Surakarta yang dipaksa mendaftar aplikasi pinjaman online (pinjol) saat ospek.

OJK telah memanggil pihak terkait dalam kasus ini, yaitu pihak universitas, yakni rektorat dan Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Raden Mas Said Surakarta, serta PUJK Pinjol, untuk meminta keterangan berkaitan permasalahan yang terjadi.

Harga Pangan Naik Akhir Pekan, Cek Daftarnya

Dalam pemeriksaan awal tersebut, diketahui ada kesepakatan atau deal uang Rp160 juta antara pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dengan pihak ketiga.

DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta mengakui telah melakukan penggalangan dana melalui kerja sama sponsorship dengan 3 entitas, yang di antaranya merupakan PUJK yang berizin dan terdaftar di OJK.

Korban Dugaan Investasi Bodong Minta Kejelasan ke OJK

Dari kerja sama sponsorship itu, diakui DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta meminta mahasiswa baru untuk melakukan download aplikasi dan melakukan registrasi.

Berdasarkan keterangan awal para pihak tersebut masih terdapat ketidaksesuaian sehingga belum dapat mengungkap fakta yang sebenarnya.

Marak Penipuan Berkedok Investasi dan Pinjol, OJK Sebut Masyarakat Desa Banyak Jadi Korbannya

"Itu sebabnya, OJK masih akan memanggil beberapa pihak terkait lainnya guna melakukan pendalaman atas permasalahan ini, termasuk dugaan keterlibatan PUJK dalam program kerja sama kegiatan Festival Budaya tersebut," bunyi keterangan OJK, Senin (14/8/2023).

Disebutkan, OJK juga telah meminta pihak DEMA UIN Raden Mas Surakarta dan PUJK untuk menyampaikan informasi dan dokumen pendukung lainnya guna memperjelas kasus ini.

OJK akan terus memantau kasus ini dan melakukan langkah-langkah pengawasan serta tindakan tegas apabila terbukti adanya keterlibatan PUJK dan pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen.

"Khususnya seperti tidak adanya penawaran yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon konsumen ataupun tata cara PUJK dalam memasarkan produk dan jasa keuangan dan keamanan serta kerahasiaan data pribadi konsumen," bunyi kutipan pertanyaan OJK

Dalam keterangan tersebut, OJK menyampaikan selalu meminta PUJK untuk senantiasa patuh dalam menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan serta menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang telah berlaku guna melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Selain itu, OJK meminta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan PUJK, termasuk syarat dan ketentuan serta keamanan data.

"Jika menemukan tawaran investasi dan/atau pinjaman online di sektor jasa keuangan yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 atau WA 081-157-157-157, email [email protected] atau [email protected]," bunyi keterangan OJK.

Editor: Jeanny Aipassa