Mahfud MD Jamin Pengobatan ke RS Ditanggung Negara Lewat Program KTP Sakti

BANGIL, iNews.id - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD menjanjikan program bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat tepat sasaran. Terutama menjangkau masyarakat miskin. 

Mahfud menjelaskan, program KTP Sakti menjadi instrumen dalam menyalurkan bantuan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan menjangkau masyarakat di Indonesia, termasuk dalam mengakses layanan kesehatan. 

Baca Juga

Ribuan Penerbangan Dibatalkan Akibat Shutdown, Ekonomi AS Kuartal IV Terancam Negatif

"Saat ini kadang, orang sakit dibawa ke RS tidak bisa dilayani, ini harus dilayani, berapa pun biayanya ditanggung negara, tagihan ke negara," ujar Mahfud di Bangil, Jumat (12/1/2024).

Menko Polhukam itu juga memberikan contoh misalnya dalam hal mengakses fasilitas kesehatan. Saat ini program BPJS Kesehatan dinilai Mahfud masih rumit dalam hal urus mengurus administrasi tanpa melihat kondisi pasien yang hendak dirujuk. 

Baca Juga

Generasi Baru Hadapi Krisis Iklim dan Tantangan Bonus Demografi 2045, Ganjar-Mahfud Siapkan Program dan Strategi

"Kan banyak orang sakit, datang ke rumah sakit, ditanya kartu BPJS, belum ada, atau disuruh pulang, coba, orang sakit disuruh pulang," kata Mahfud. 

Baca Juga

Momen Mahfud MD Jadi Khatib saat Agenda Safari Politik di Bangil

"Kalau pakai KTP Sakti, nanti tinggal dibuktikan ini orang sakit, namanya ini, perlu bantuan kesehatan, nanti dikirim ke pusat, pusat langsung punya data, ini miskin, bantu, KTP Sakti seperti itu," sambungnya. 

Menurutnya program KTP sakti ini juga sekaligus membenahi data-data kependudukan yang saat ini masih rancu karena banyaknya instansi pemerintah yang memiliki. Ketidakjelasan data kemiskinan itulah yang menjadi cikal bakal tidak tepatnya penyaluran program-program pemerintah terutama kepada masyarakat miskin. 

"Banyak bantuan sosial, BLT, layanan kesehatan tidak tepat sasaran, orang yang miskin tidak dapat, karena diatur secara kacau. Misalnya data kependudukan Mendagri punya sendiri, Mensos punya sendiri, BPS punya sendiri, masing-masing beda menghitung orang miskin," tutup Mahfud.

Editor: Puti Aini Yasmin