Menperin Ubah Formula TKDN Farmasi, Riset Diperhitungkan

Suparjo Ramalan ยท Senin, 06 Juli 2020 - 14:02:00 WIB
Menperin Ubah Formula TKDN Farmasi, Riset Diperhitungkan
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan formula baru penghitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk farmasi. Perubahan ini dilakukan untuk mendorong industri farmasi di sektor hulu.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, perubahan formula tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020.

“Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat,” katanya, Senin (6/7/2020).

Dalam Permenperin 16/2020 tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based, tetapi dengan processed based.

Pertimbangannya, kata dia, metode ini lebih sesuai diterapkan karena sifat industri farmasi yang spesifik dengan formulasi sangat banyak dan beragam, serta hasil riset dan pengembangan yang panjang dan menggunakan biaya besar.

“Dengan processed based, berarti ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi. Metode ini dapat mempertahankan kerahasiaan formulasi yang dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan kaidah dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakuan TKDN produk farmasi ini,” katanya.

Menperin mengatakan, nilai TKDN produk farmasi kini menggunakan pembobotan terhadap kandungan bahan baku 50 persen, proses penelitian dan pengembangan 30 persen, proses produksi 15 persen, serta pengemasan 5 persen.

Menperin berharap, perubahan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat, meningkatkan riset dan pengembangan obat baru.

Penerapan TKDN baru ini dinilainya bisa memacu pelaku industri untuk membangun industri bahan baku obat di dalam negeri.

“Tentunya, dengan potensi pasar dalam negeri yang sangat besar sekaligus merupakan sebuah peluang untuk menarik investor, agar mereka mengembangkan bahan baku obat di Indonesia,” kata Menperin.

Menurut dia, pasar di dalam negeri sangat potensial bagi produk-produk farmasi dengan kandungan lokal tinggi karena bisa menjadi preferensi dalam pengadaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dengan kekuatan ini, kebutuhan obat nasional sebesar 80 hingga 90 persen sudah mampu dipenuhi, sisanya merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang masih harus diimpor,” ujarnya.

Menperin mengungkapkan kemampuan industri hilir farmasi dalam negeri saat ini didukung 240 perusahaan yang didominasi 212 perusahaan swasta nasional, kemudian 24 perusahaan multinasional, dan empat BUMN. Pada umumnya perusahaan-perusahaan itu, bergerak dalam formulasi obat atau produk obat jadi.

Editor : Rahmat Fiansyah

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda