Outlook 2023: Menanti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Siap Beroperasi Juni?

JAKARTA, iNews.id - Progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Desember 2022 lalu telah mencapai lebih dari 90 persen. Proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara (ASEAN) ditargetkan beroperasi pertengahan tahun ini.  

Grounbreaking proyek KCJB yang dilakukan di Bandung pada Januari 2016, awalnya ditargetkan rampung pada 2019. Namun proyek yang ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum di Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek PSN ini molor penyelesaiannya karena masalah pembebasan lahan. 

Baca Juga

Danantara Bakal Suntik Inalum Rp8,03 Triliun untuk Garap Proyek Smelter Alumina

Akhirnya, target dimundurkan menjadi akhir 2022. Namun pandemi Covid-19 membuat proyek ini kembali mengalami revisi target. 

Kemudian, pada Rabu (16/11/2022), Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping menyaksikan G20 Showcase Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui virtual di Bali. Di momen tersebut, pemerintah Indonesia optimistis proyek KCJB beroperasi pada Juni 2023.

Baca Juga

Pertimbangkan Perpanjangan Masa Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun, Menhub Minta KCIC Tambah Investasi

"Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Dan itu merupakan tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Dalam perjalanan proyek KCJB, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah pendanaan yang nilainya bengkak, dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 7,5 miliar dolar AS.

Baca Juga

Wamen BUMN: RI-China Sudah Sepakati Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB mencapai 1,449 miliar dolar AS atau setara Rp21,7 triliun. Pembengkakan biaya disebabkan sejumlah faktor, mulai dari pengadaan lahan, kondisi geologi yang cukup ekstrem, pandemi Covid-19, penggunaan frekuensi GSM-R, hingga instalasi listrik .

Munculnya pembangkakan biaya, membuat Kementerian BUMN meminta persetujuan ke DPR untuk tambahan PMN sebesar Rp3,2 triliun yang telah disetujui. Adapun skema pembayaran untuk menutup biaya bengkak dilakukan dengan skema 75 persen atau Rp16 triliun dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan ekuitas 25 persen yang berasal dari konsorsium Indonesia mencapai 60 persen, dengan tambahan PMN Rp3,2 triliun, sedangkan konsorsium China 40 persen atau senilai Rp2,14 triliun.

Baca Juga

KCIC Minta Masa Konsensi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi 80 Tahun, Ini 3 Alasannya

Jika PMN tersebut cair pada Desember 2022 lalu, maka target pengoperasian KCJB pada pertengahan 2023 diyakini dapat tercapai.

"Kalau PMN diberikan maksimal di Desember (2022), kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Dan proyek akan selesai pada pertengahan tahun 2023," kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (9/11/2022). 

Baca Juga

PT KAI Targetkan 12 Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tiba di RI Maret 2023

Adapun PMN tersebut telah cair pada 31 Desember 2022 lalu. Executive Vice President Corporate Secretary PT KAI, Asdo Artriviyanto mengatakan, dana ini akan dialokasikan sebagai tambahan setoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).  

PMN kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (porsi equity Konsorsium BUMN Indonesia) dilakukan sebagai  pemenuhan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)," kata Asdo, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/1/2023). 

Sementara itu, Indonesia dan China juga telah menyepakati nilai cost overrun proyek KCJB setelah melalui diskusi yang alot. Pada pertengahan Desember lalu, proses audit dan perhitungan tersebut hampir rampung. 

"Sudah hampir tuntas, kita sudah bersepakat (Indonesia-China)," Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11/2022). 

Peneliti Senior Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Pembiayaan Infrastruktur, Refi Patra Gadia menilai perencenaan proyek KCJB tidak baik, sehingga terjadinya pembengakan biaya dan mangkraknya proyek KCJB. Menurutnya, dalam proyek infrastruktur, perencanaan proyek harus dapat mengantisipasi hal-hal yang seharusnya tidak menyebabkan proyek tidak berjalan dengan baik.

"Sejauh mana kualitas dokumen perencanaan itu sendiri, karena kita tahu perencanaan infrastruktur itu kita melihatnya keseluruhannya, baik dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan sampai dengan eksekusi," ucapnya Market Review IDXChannel, Kamis (15/12/2022). 

"Kita lihat memang salah satu yang menjadi tantangan ini, salah satunya pembebasan lahan dan kondisi tanah yang tidak stabil. Biasanya yang namanya pembangunan infrastruktur di awal-awal perencanaan atau penyiapan itu menurut saya harusnya sudah ada melakukan definisi untuk daerah yang cukup critical-nya," imbuh dia. 

Apalagi, Refi mengatakan, proyek KCJB merupakan proyek stratgis nasional dan proyek kereta cepat pertama di Indonesia, sehingga ada hal-hal yang menyebabkan terkendalanya proyek tersebut tidak terjadi.

"Jadi harusnya dari uji ini kita sudah dapat menggambarkan sejauh mana risiko-risiko yang akan dihadapi dan akan terekspor kepada investor yang akan melakukan kegiatan itu dan itu menjadi hal yang penting. Seharusnya kejadian molornya yang disebabkan oleh tanah itu sudah terantisipasi oleh dokumen perencanaan dengan cara baik," tutur dia.

Proyek KCJB Sempat Dihentikan

Proyek KCJB sempat dihentikan karena terjadi insiden yang melibatkan proyek tersebut dan menyebabkan hilangnya nyawa pekerja. Insiden itu terjadi pada Minggu (18/12/2022). 

Saat itu, terjadi kecelakaan Kereta Teknis KCJB yang keluar dari rel. Kecelakaan terjadi di daerah Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi insiden merupakan lokasi Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309. 

Kecelakaan itu menyebabkan 2 orang meninggal, 2 korban luka berat, dan 2 korban luka ringan. Atas kejadian tersebut, proyek KCJB dihentikan sementara untuk dilakukan investigasi oleh Kemenhub dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan. 

Sementara Luhut mengungkapkan, penyebab kecelakaan tersebut karena human eror dari pekerja di lapangan. Dia pun optimistis pemberhantian pengerjaan proyek tersebut tak akan menganggu target pengoperasian KCJB. 

"Target tetap sesuai. Investigasi sebentar. Minggu ini paling berlanjut (proyek pembangunan KCJB)," ucapnya, Selasa (20/12/2022). 

Progres Pembangunan KCJB

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyampaikan, progres pembangunan KCJB hingga Desember 2022 sudah mencapai 91,70 persen.

"Progres konstruksi sampai dengan Desember 2022 sebesar 91,70 persen berdasarkan perhitungan nilai investasi aktual yang telah dikeluarkan oleh kontraktor," katanya.

Adapun proyek ini membentang sepanjang 142,3 kilometer dan akan memakan waktu tempuh kurang lebih 36-45 menit dari Jakarta-Bandung. KCJB akan melewati empat stasiun, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan tujuan akhir di Stasiun Tegalluar. 

Progres masing-masing stasiun, yaitu Stasiun Halim mencapai 74,19 persen, Stasiun Karawang 72,72 persen, Stasiun Padalarang 11,19 persen, Stasiun Tegalluar 86,29 persen, dan Depo Tegalluar mencapai 76,67 persen. Sedangkan pengerjaan jembatan mencapai 97,27 persen, konstruksi tanah dasar (subgrade) mencapai 80,41 persen, dan pengerjaan terowongan mencapai 99,48 persen.

Sementara itu, rangkaian KCJB pertama tiba di Dermaga 200-201 PTP Nonpetikemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 2 September 2022. Rangkaian yang datang terdiri atas satu rangkaian kereta inspeksi dan satu rangkaian kereta api cepat KCIC400AF untuk penumpang. Adapun total keseluruhan 12 rangkaian KCJB ditargetkan tiba di Indonesia pada Maret 2023 mendatang.

KCIC Minta Konsesi Jadi 80 Tahun

Plt Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Risal Wasal yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian mengatakan, KCIC meminta memperpanjang masa konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permintaan itu dilayangkan KCIC melalui surat Nomor 0155/HF/HU/KCI/C08 2022 tanggal 15 Agustus 2022 kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Hal itu karena terdapat beberapa kendala, sehingga diperlukannya penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ujar Risal dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022). 

Dia menjelaskan, ada tiga urgensi yang mengakibatkan masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, untuk meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Kedua, menggunakan dan menjaga kesinambungan proyek KCJB, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Selain itu, kontribusi pada pendapatan negara yang dapat menguntungkan stakeholder dan masyarakat. 

Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek KCJB, sehingga dapat memperat hubungan bilateral antarkedua negara.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan, perpanjangan konsesi diperlukan karena terdapat beberapa perubahan asumsi. Salah satunya terkait demand forecast atau perkiraan permintaan yang mengalami penurunan.

"Terkait dengan konsesi permohonan kami sampai dengan 80 tahun itu lebih karena memang melihat ada beberapa asumsi yang memang sudah berubah. Satu mengenai demand forecast bahwa setelah masa Covid-19 memang ada penurunan," tutur dia.

Menanggapi itu, Luhut menilai permintaan konsesi oleh KCIC merupakan hal yang biasa. Dia menganggao tidak ada masalah mengenai hal tersebut. 

"Ndak ada masalah, kita belum final. Ndak masalah (konsesi) mau 50 atau 80 tahun, bedanya apa sih? Yang pentingkan jalan," kata Luhut.

Editor: Jujuk Ernawati