Pakar: OJK Harus Gandeng Polri untuk Penyidikan di Sektor Keuangan

JAKARTA, iNews.id - Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan. 

Sebagai informasi, dalam UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi satu-satunya yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Baca Juga

PGN dan Dart Energy Kolaborasi Pemanfaatan CBM dari Tanjung Enim

Agus menilai dengan aturan itu maka fungsi OJK bakal lebih kuat seperti halnya lembaga kain seperti Komisi Pemberqntasan Korupsi (KPK). "Tapi tentu soal penyelidikan dan penyidikan ini, harus banyak melibatkan Kepolisian maupun kejaksaan,” ujar Agus kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (6/1/2023). 

Kata Agus, OJK nantinya juga dapat melakukan penyelidikan hingga penyidikan pada kasus-kasus transaksi keuangan. Apalagi menurutnya, di tengah ancaman resesi global pasti akan ramai kasus penipuan di sektor keuangan. 

Baca Juga

OJK Siapkan Regulasi Ketahanan dan Keamanan Siber untuk Bank Umum, Ini Alasannya

“Saya kira ini bagus, karena selama ini tugas OJK hanya melakukan pengawasan. Artinya kewenangan tidak membuat jera para pelaku misalnya untuk kasus kasus kripto, atau kasus-kasus pencucian uang dan berkaitan dengan transaksi jasa keuangan,” tutur Agus.