Pegawai Kemenkeu Diduga Tak Patuh Lapor Harta, Sri Mulyani: LHKPN Kemenkeu 2022 Masih Diproses

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara soal dugaan tentang pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tak patuh melaporkan harta kekayaan. 

Hal itu, seiring kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra dari pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut membuat harta kekayaan Rafael menjadi sorotan termasuk pengawasan Kemenkeu terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Baca Juga

Dirjen Pajak Terapkan Strategi Khusus Demi Kejar Target Penerimaan di Sisa Tahun 2025 

Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu mewajibkan pegawai melaporkan LHKPN setiap tahun. Saat ini, LHKPN di Kemenkeu masih dalam proses hingga 31 Maret 2023. 

"Kemenkeu mewajibkan pegawai melapor LHKPN, Aplikasi Laporan Pajak dan Harta Kekayaan (Alpha), dan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih awal, yaitu sebelum 28 Februari 2023," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari akun instagram resminya di Jakarta, Minggu.

Baca Juga

Penjelasan Sri Mulyani soal Penyelidikan Harta Rafael Alun Trisambodo Rp56 Miliar

Dia menjelaskan, per 23 Februari 2022, terdapat 18.306 pegawai Kemenkeu atau 56,87 persen yang sudah melapor dan 13.885 pegawai atau 43,13 persen yang belum melapor.