Pelaku UKM Keluhkan Proses Sertifikasi SNI, Jokowi: Permudah, Jangan Ruwet!

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pihak yang bertanggung jawab mengatur sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menyederhanakan proses sertifikasi. Hal ini diperlukan agar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dengan mudah memasukkan barang produksi ke e-katalog. 

Jokowi menyebut, sebelumnya dia mendapat keluhan dari pelaku UKM perihal pengurusan proses sertifikasi SNI yang sulit.

Baca Juga

Fokus Eksekusi Strategi TLKM 30, Telkom Dorong Penguatan Fundamental Perusahaan

"Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, Pak, sulit ini SNI-nya, sertifikatnya sulit. Itu barang kita sendiri kok ngurusnya sulit. Permudahkan! Buat yang sederhana. Jangan ruwet, mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UKM kita punya SNI kalo dipersulit," ujar Jokowi di hadapan Kepala Daerah, Bupati, Menteri dan pemangku kepentingan lainnya di acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, Jumat (25/3/2022).

Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk mendorong agar UKM-UKM di daerah bisa segera masuk ke e-katalog. Hal ini agar pemerintah tak lagi punya alasan untuk tidak Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Baca Juga

Tips Berbisnis Tanpa Modal dari Femalepreneur Indonesia

E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

"Segera dorong UKM-UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya. Akhir tahun harus tembus 1 juta UKM," kata dia.

Baca Juga

Jokowi Sebut Indonesia Miliki Potensi Besar Industri Keuangan Syariah, Segini Nilainya

"Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota ambil UKM-UKM yang punya produk kualitas baik untuk dimasukkan ke dalam e-katalog," sambungnya. 

Baca Juga

Jokowi Minta Jaksa Agung Awasi Pengadaan Barang: Ada Produk Impor Dicap Buatan Dalam Negeri

Dia menuturkan, jika pemerintah saling bekerja sama mengimplementasikan BBI dan membantu percepatan produk UKM masuk ke e-katalog, maka para pelaku UKM akan sumringah karena ada peningkatan jumlah permintaan.

"Uang-uang APBN itu uang rakyat, kok dibelikan barang impor. Nggak habis pikir, geregetan saya," ucapnya.

Baca Juga

Berikut Cara Menggandakan Uang Modal Rp1 Juta, Investasi hingga Bisnis Toko Online

Editor: Aditya Pratama