PLTU di Indonesia Hanya Bisa Beroperasi Hingga Tahun 2050, Cek Syaratnya

Mochamad Rizky Fauzan · Sabtu, 24 September 2022 - 20:41:00 WIB
PLTU di Indonesia Hanya Bisa Beroperasi Hingga Tahun 2050, Cek Syaratnya
PLTU yang telah dibangun dapat beroperasi dengan memenuhi syarat. (Foto: Antara)  

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyatakan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di Indonesia saat ini dapat beroperasi dengan memenuhi tiga syarat. Salah satunya adalah PLTU hanya dapat beroperasi hingga tahun 2050. 

Hal itu, diatur dalam Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dengan keluarnya Perpres tersebut, pemerintah tak lagi mengizinkan pembangunan PLTU baru.

Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana mengatakan bahwa keluarnya regulasi tersebut menandai dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan sekaligus pelarangan pembangunan PLTU baru. 

Meski begitu, dia memastikan kebijakan itu tidak akan mengganggu operasional PLTU yang sudah berjalan, begitu juga dengan kondisi perekonomian.

"Dengan teknologi yang kita pahami saat ini, PLTU yang menggunakan batubara merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan emisi, maka kita setop untuk pembangunan pembangkit baru, tetapi perekonomian tidak boleh terganggu dengan upaya-upaya ini," kata Dadan, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (24/9/2022).

Dia menjelaskan, pembangunan pembangkit listrik saat ini dan masa mendatang akan mengarah ke green industry. Secara ekonomi akan jadi lebih baik, atau dalam jangka mikronya tidak akan mengurangi apa yang diperlukan sekarang. 

Dadan pun memastikan masyarakat tak perlu khawatir akan kekurangan pasokan listrik sesuai karena akan tetap dipenuhi oleh pembangkit listrik yanga da saat ini. 

"Berdasarkan Perpres 112 tahun 2022 bahwa pembangunan pembangkit listrik akan dilakukan secara selektif dan pembangunan pembangkit bersumber dari EBT ditargetkan berjalan beriringan," ujar Dadan.

Lebih lanjut, dia menuturkan pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini atau bagi PLTU yang memenuhi persyaratan. 

Berikut 3 persyaratan bagi PLTU yang telah beroperasi: 

1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional. 

2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35 persen dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada 2O21 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan.

3. Beroperasi paling lama sampai dengan 2050. 

Untuk diketahui, penghentian dan pembangunan PLTU secara selektif merupakan salah satu program untuk memenuhi komitmen penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen di tahun 2030, atau bisa lebih tinggi dengan kerja sama dengan pihak internasional, serta mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda