Realisasi Baru Rp96,2 Triliun, Kementerian dan Lembaga Diminta Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA, iNews.id - Kementerian dan Lembaga (K/L) diminta segera mempercepat pengadaan barang dan jasa dari UMKM dalam negeri. Pasalnya, hingga saat ini, realisasi pengadaan barang dan jasa K/L dari UMKM dalam negeri baru mencapai Rp96,2 triliun. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan target pengadaan barang dan jasa K/L di tahun ini sekitar Rp400 triliun, bahkan tagging Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp483,2 triliun. 

Baca Juga

Airlangga Temui Gubernur Aceh, Pastikan Hapus Angsuran Pokok Debitur KUR Terdampak Bencana

"Pengadaan umum barang dan jasa RUP tagging PDN tahun ini mencapai Rp483,2 triliun, namun realisasinya baru mencapai Rp96,2 triliun,” ujar Teten, di kawasan JCC Jakarta, Selasa (25/4/2022). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan seluruh K/L pemerintah daerah dan BUMN menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian PDN.

Terkait hal ini, Menkop UKM, memastikan ada 1 juta produk UMKM masuk e- katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Instruksi Presiden (Inpres Nomor) 2 tahun 2022.

Menurut dia, kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk-produk dalam negeri akan mendorong kepercayaan dunia usaha yang potensi permintaanya jauh lebih tinggi. 

Terlebih banyak permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik berupa aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri

Target selanjutnya, kata Teten, adalah melakukan onboarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemitraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM.

Dia berharap, agar seluruh KL dan pemerintah daerah juga bisa mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral dan katalog lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten atau kota. Hal itu sesuai dengan kebutuhan daerah.

Selain itu, kementerian dan lembaga juga melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun road map substitusi impornya.

"Seperti contoh di Kemenkes. Itu hanya contoh saja, memberi pendampingan kepada produsen alat kesehatan (alkes) agar memenuhi standar dan asosiasi membuat roadmap substitusi impor produk alkesnya," ungkap Teten.

Kemudian, Kementerian PUPR juga melakukan konsep temu bisnis untuk proyek-proyek besar yaitu kontrak komitmen pemenang tender dalam menggunakan produk dalam negeri UMKM dan koperasi dengan pelaksanaan yang transparan. 

Editor: Jeanny Aipassa