Sertifikat Tanah yang Digelapkan Mantan ART Nirina Zubir Diblokir Kementerian ATR

Athika Rahma ยท Jumat, 26 November 2021 - 13:03:00 WIB
Sertifikat Tanah yang Digelapkan Mantan ART Nirina Zubir Diblokir Kementerian ATR
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, sertifikat tanah yang digelapkan mantan ART Nirina Zubir sudah diblokir kementerian ATR/BPN.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soyfan Djalil mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah memblokir sertifikat tanah yang digelapkan oleh mantan asisten rumah tangga (ART) Nirina Zubir

Empat sertifikat tanah yang dibalik nama oleh pelaku sudah diblokir, sehingga tidak akan bisa diperjualbelikan ataupun berpindah tangan.

“Dari 6 sertifikat tadi, yang beralih 2 dan 4 lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Berkaca dari kasus Nirina Zubir, dia pun meminta masyarakat, khususnya pemilik tanah agar tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah.

"Pada saat yang sama, walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau punya sertifikat jangan mudah percayakan kepada orang," ujar Sofyan.

Dia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN secara terus-menerus melakukan perbaikan sistem administrasi di kantor-kantor pertanahan untuk memerangi praktik mafia tanah. Salah satunya dengan menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah.

Dengan teknologi yang terus diperbarui, data bidang tanah dilakukan secara digitalisasi, sehingga sangat lengkap dan meminimalisir terjadinya pemalsuan.

“Program PTSL sekarang itu penting sekali. Target kita tahun 2025, seluruh tanah terdaftar dengan teknologi yang ada sekarang. Kita punya namanya koordinat dan lain-lain, sehingga kalau seluruh tanah sudah terdaftar maka praktik yang seperti itu (mafia tanah) akan berkurang. Kedua, kita mendigitalkan sertifikat,” ujarnya.

Selain itu, Sofyan menegaskan, Kementerian ATR/BPN sangat tegas dalam menindak kejahatan pertanahan yang melibatkan mitranya, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

"Maka kalau sertifikat sudah ada harus hati-hati. Kemudian kalau misalnya mau mengalihkan, gunakan pihak ketiga yang dipercaya dan punya reputasi baik. PPAT itu tadi, sebenarnya memiliki peran untuk membantu masyarakat, membantu BPN, tapi banyak PPAT itu yang pagar makan tanaman. Kita mau pecat dan kita sudah lakukan. Mereka itu telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara," tutur Sofyan.

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel: