Stafsus BUMN Buka-bukaan Alasan Perombakan Komisaris, Singgung soal Politik

JAKARTA, iNews.id - Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga buka-bukaan alasan di balik perombakan komisaris perusahaan BUMN terbaru. Menurutnya keterlibatan politik tak bisa dipisahkan dari kinerja perusahaan BUMN karena akan selalu berurusan dengan pemerintahan.

Sebab, kata Arya, BUMN berada di bawah naungan Kementerian yang ada di pemerintahan, maka perusahaan-perusahaan plat merah tersebut harus diputuskan berdasarkan arah kebijakan pemerintah.

Baca Juga

Trump Terancam Bayar Ganti Rugi Rp2.800 Triliun jika Tarif Resiprokal Batal

"Namanya pemerintah, dia itu punya arah kebijakan. Setelah ganti pemerintahan, kebijakannya pun menyesuaikan arahnya, termasuk BUMN. Maka wajar pemerintah ikut campur dalam urusan BUMN," ujar Arya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Arya mencontohkan semisal kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan kesamaan harga standar bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Ia melanjutkan, keputusan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang melibatkan proses politik.

Baca Juga

Daftar 10 Pendukung Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Terbaru Andi Arief

"Makanya kenapa sekarang harga Pertamax baik di Jakarta, Papua atau bahkan di kampung kalian, itu tetap sama. Itu semua kan hasil dari kebijakan," tutur dia.

Maka dari itu, Arya menilai keterlibatan politik akan selalu menyertai dalam kinerja BUMN. Dia menuturkan segala bentuk keputusan perusahaan-perusahaan BUMN bakal melibatkan legislatif.

Baca Juga

Burhanuddin Abdullah Ditunjuk Jadi Komut PLN, Andi Arief Komisaris

"Ketika BUMN mau dimerger, lapor kemana? Ke DPR. Mau bikin holding? Ke DPR juga. Mau IPO atau tambah modal? juga ke DPR. Memangnya perusahaan swasta ada seperti itu? Tidak ada," ucapnya.

Perihal keterlibatan DPR tersebut, Arya menjelaskan hal itu sebagai proses politik demi mewujudkan keputusan kinerja BUMN sehingga memberikan keuntungan bagi negara.

"Jadi jangan proses politik di BUMN itu dianggap negatif. Positif juga itu. Apalagi BUMN setiap tiga bulan selalu laporan kinerja ke DPR. Maka mau tidak mau proses politik itu selalu ada di BUMN," kata Arya.

"Dan itu sudah dibuktikan sejak zaman pemerintahan Presiden Bung Karno sampai pak Jokowi. Jadi jangan bilang seolah-olah politik itu barang haram, ini ada dan diperbolehkan," sambung Arya.

Sekadar informasi, Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan pelat merah. Sejak awal 2024, sudah ada belasan perseroan yang mengalami perubahan kepengurusan.

Total BUMN yang mengalami perombakan tercatat sebanyak 17 perusahaan. Perusahaan yang dimaksud seperti PT Pertamina (Persero); PT PLN (Persero); MIND ID; PT PGN Tbk (PGAS);  PT Kereta Api Indonesia (Persero); PT Timah Tbk (TINS); PT Surveyor Indonesia.

Kemudian, PT Dirgantara Indonesia (PTDI); Perum Perhutani; PT Hutama Karya (Persero); PT Indofarma Tbk. (INAF); PT Kimia Farma (Persero) Tbk; Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Lalu, PT Sucofindo; PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Editor: Puti Aini Yasmin