Tak Hanya NPWP, Ditjen Dukcapil Targetkan Single Sign On dengan NIK Diterapkan di Semua Layanan Publik

Heri Purnomo ยท Jumat, 20 Mei 2022 - 16:30:00 WIB
 Tak Hanya NPWP, Ditjen Dukcapil Targetkan Single Sign On dengan NIK Diterapkan di Semua Layanan Publik
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dalam acara Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Jakarta, Kamis (19/5/2022). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mernargetkan single sign on (SSO) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterapkan di semua layanan publik

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan penerapan SSO dengan NIK diharapkan tak hanya berlaku untuk Nomor Pokom Wajib Pajak (NPWP) tetapi layanan publik lainnya. 

"Jadi masyarakat mestinya tidak perlu repot mengisi banyak formulir atau aplikasi. Cukup isi satu aplikasi pendaftaran saja, yang diisi cukup NIK atau nama, untuk semua pelayanan publik," ujar Zudan, dalam acara Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Dukcapil dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Menurut dia, metode SSO cukup dengan menyimpan NIK dan nama dapat diterapkan di semua layanan publik, seperti yang sudah diterapkan di Estonia. 

Zudan menyebutkan, metode yang dilakukan Estonia adalah contoh baik di mana semua lembaga di Estonia adalah contoh baik integrasi data berbasis NIK.

Dengan SSO, pengguna tidak perlu mengingat banyak username dan password. Cukup dengan satu credential, sehingga pengguna cukup melakukan proses otentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan aplikasi yang tersedia di dalam jaringan.

"Ini paling nyaman bagi semua. Apabila data terintegtasi, Pemerintah akan menghemat biaya server dan storage triliunan rupiah. Bagi lembaga pengguna boleh melakukan verifikasi dan validasi NIK, tetapi tidak perlu menyimpan data," kata Zudan.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan, sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pihaknya akan menggunakan NIK sebagai tulang punggung sistem inti administrasi perpajakan menggantikan NPWP.

"Jadi NIK akan jadi nomor identitas kependudukan sekaligus nomor identitas pajak," kata Suryo Utomo.

Selain itu, Dirjen Suryo menegaskan komitmen Ditjen Pajak untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak termasuk yang terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil.

"Memiliki NIK tidak lantas membayar pajak, tetapi membayar pajak merupakan kewajiban warga negara utamanya yang memiliki NIK," ungkap Suryo Utomo. 

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: