Titiek Soeharto Dapat Laporan Ada Indikasi Alih Fungsi Lahan Sawah di Bali yang Hambat Swasembada Pangan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau akrab disapa Titiek Soeharto mendapat laporan adanya indikasi alih fungsi lahan sawah di Provinsi Bali. Padahal, saat ini pemerintah gencar melindungi lahan sawah demi mewujudkan cita-cita swasembada pangan.

Menurut Titiek, laporan kondisi eksisting sawah kini sudah masuk ke dalam pendataan LBS 2024 dan ditetapkan sebagai KP2B dalam RT/RW, yakni kondisi sawah terkurung bangunan dan berpotensi terjadi alih fungsi lahan.

Baca Juga

Pemerintah Perpanjang PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029

Disebut olehnya, ini menunjukkan telah terjadi penimbunan tanah pada lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai LP2B dan terindikasi terjadi alih fungsi lahan. 

"Perlindungan lahan pertanian menjadi penting untuk menjaga lahan pertanian yang sudah eksisting saat ini agar tetap menjadi lahan sawah untuk budidaya pertanian pangan,” ucapnya dalam Kunjungan kerja (kunker) ke Kota Denpasar Provinsi Bali, Senin (9/12/2024).

Baca Juga

Prabowo Cek Program Cetak Sawah di Merauke, Optimistis Ciptakan Swasembada Pangan

Diketahui, kebijakan Perlindungan Lahan di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, dengan telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.082 Ha.

Sebaran luas LBS Kota Denpasar Tahun 2019 seluas 2.164 Ha, luas LBS yang terlindungi dan ditetapkan menjadi KP2B seluas 1.082 Ha atau 50 persen dari lahan sawah eksisting. Hasil Overlay LBS 2019 dan 2024 diketahui indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 824 Ha (38 persen dari total LBS 2019).

Baca Juga

Koster-Giri Janjikan Perda Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Bali saat Uji Publik di Unud