Begini Skema Tarif Tax Amnesty Jilid II, Berlaku 1 Januari 2022

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pembahasan tingkat I Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dan akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan pada pekan depan. Salah satu yang diatur dalam regulasi itu soal pengampunan pajak atau tax amnesty. 

Pemerintah berencana memberikan tax amnesty pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Ini merupakan program kali kedua setelah tax amnesty dilakukan pada 2017 lalu. 

Baca Juga

Ada Diskon Tiket Transportasi, Masyarakat Pilih Pergi dengan Mobil Pribadi Saat Libur Nataru

Program tax amnesty tercantum dalam pasal 5. Tax amnesty bisa diberikan selama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan informasi mengenai harta tersebut. Harta yang dapat dungkap merupakan nilai harta dikurangi nilai utang. 

Mengutip pasal 6 ayat (1) RUU HPP, wajib pajak bisa menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak otoritas pajak pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Baca Juga

RUU KUP Diubah Jadi RUU HPP, Kebutuhan Pokok dan Jasa Pendidikan Batal Kena Pajak

"Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022," tulis Pasal 6 ayat (1) RUU HPP, dikutip Minggu (3/10/2021).

Berikut ini skema tarif tax amnesty jilid II berlaku dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

Baca Juga

Anggota DPR Sarmuji: Tax Amnesty Mampu Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

A. Sebesar enam persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:

1. Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau 

2. Surat berharga negara

B. Sebesar delapan persen atas harta yang berada di dalam wilayah Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:

1. Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau

2. Surat berharga negara

C. Sebesar enam persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Diinvestasikan pada:

a) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau

b) Surat berharga negara

D. Sebesar delapan persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dengan ketentuan:

1. Dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

2. Tidak diinvestasikan pada:

a) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau

b) Surat berharga negara

E. Sebesar 11 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.

Sementara itu, berikut ini rincian tarif skema tax amnesty tahun pajak 2016-2020: 

Skema tax amnesty jilid II, yakni mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disampaikan kepada DJP sejak 2016 sampai 2020.

1. Skema 12 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:

- Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara

2. Skema 14 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:

- Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara

3. Skema 12 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:

- Dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara.

4. Skema 14 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:

- Dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara.

5. Skema 18 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas atau harga perolehan untuk harta selain kas atau setara kas. 

Editor: Jujuk Ernawati