Ekonom Sebut Sistem Upah per Jam Disukai Pekerja Produktif

Aditya Pratama ยท Sabtu, 28 Desember 2019 - 16:10 WIB
Ekonom Sebut Sistem Upah per Jam Disukai Pekerja Produktif

Ilustrasi upah minimum provinsi. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan menerapkan sistem upah per jam untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu dalam Omnibus Law tentang Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua jenis pekerjaan akan masuk dalam dalam rancangan Undang-undang (UU) besar tersebut.

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menuturkan, sistem tersebut akan disukai oleh para pekerja dan pengusaha yang produktif. "Karena sistem ini akan lebih menghargai produktivitas pekerja karena dihitung berdasarkan jam kerja. Kalau jam kerjanya kurang upahnya juga berkurang," ujar Piter kepada iNews.id, Sabtu (28/12/2019).

Piter memperkirakan, pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law ini antara pengusaha dan pekerja tidak akan berjalan mudah. Sebab, pada akhirnya tetap akan jadi perdebatan berapa tingkat upah per jam yang bisa disepakati.

Di luar hal tersebut, dia meminta kepada pemerintah untuk dapat memastikan sekaligus menengahi tarik menarik kepentingan antara pengusaha dan pekerja terkait sistem upah.

"Pemerintah tidak boleh berada disatu pihak. Yang harus dikedepankan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan buruh. Hanya dengan cara itu maka kedua pihak bisa sepakat," kata Piter.

Pemerintah sebelumnya bakal menerapkan sistem upah per jam untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu dalam Omnibus Law tentang Ketenagakerjaan. Namun, sistem tersebut tidak menggantikan upah bulanan yang selama ini berlaku umum. 

"Kalau gaji tetap UMP, kalau pabrik tetap gaji bulanan. Kalau yang per jam itu misalnya konsultan yang dibayar per jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Airlangga menyebut, masuknya kebijakan upah per jam dalam Omnibus Law untuk memberikan kepastian bagi para pekerja paruh waktu. Mereka diharapkan bisa dapat kehidupan yang layak seperti pekerja formal. 

"Contohnya pekerja restoran paruh waktu yang gajinya ditentukan oleh pemilik restoran. Jadi itu diakomodir di dalam UU, berubah jadi gaji per jam," ujar Airlangga.

Selain itu, kebijakan ini juga untuk menumbuhkan profesi konsultan lokal yang selama ini diisi oleh orang-orang asing.

Editor : Ranto Rajagukguk