Hari Nusantara: Erick Thohir Sebut Momentum Tingkatkan Kerja Nyata

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menetapkan Hari Nusantara pada 13 Desember. Perayaan momentum bersejarah tersebut kali ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, refleksi terhadap Hari Nusantara dapat direalisasikan dalam bentuk meningkatkan kerja nyata untuk mewujudkan Indonesia maju.

Parung Panjang Kian Digemari, Kini Muncul Hunian Konsep Skala Kota Mandiri

"Selamat memperingati Hari Nusantara 2020, mari kita tingkatkan kerja nyata untuk mewujudkan Indonesia maju," ujar Erick melalui akun Instagram @kementerianbumn, Jakarta, Minggu (13/12/2020).

Dalam tayangan video pendek tersebut, Erick mengutarakan, Hari Nusantara memiliki makna yang penting dan mendalam. Di mana, momentum itu meneguhkan tekad bahwa Republik Indonesia (RI) merupakan negara kesatuan yang tidak dapat dipisahkan meski dalam pandemi Covid-19.

1,37 Juta Pekerja Belum Terima Subsidi Gaji

Melalui Hari Nusantara, Indonesia harus merefleksikan diri dengan semangat kolaborasi berbagai suku bangsa, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap satu dalam menghadapi ketidakpastian dan menciptakan kedamaian.

"Hari nusantara memiliki makna yang sangat penting dan istimewa, Hari Nusantara meneguhkan tekad Indonesia merupakan negara kesatuan yang tidak terpisahkan, meskipun di tengah Pandemi Covid-19.

Bocah 12 Tahun Diam-Diam Kendarai Mobil Bersama Sepupunya Berusia 7 Tahun Sejauh 160 Km

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan sejarh terbentuknya Hari Nusantara. Di mana, peristiwa itu dimulai dengan deklarasi Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957 mengenai batas laut Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Saat deklarasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, kawasan perairan Indonesia masih didasarkan Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang merupakan produk hukum Hindia Belanda. Dalam peraturan itu, batas teritorial laut Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai.

"Kehadiran perairan internasional yang ada di antara pulau-pulau Indonesia tersebut menjadi pemisah Indonesia dan mengancam keamanan dan keutuhan negara Indonesia karena di antara pulau-pulau ada laut internasional," kata Luhut.

"Sementara di dalam UUD 1945, tidak ada pembahasan mengenai batas wilayah Indonesia. Bila konsep hukum laut TZMKO dipakai, Indonesia bisa mengalami kerugian politik dan ekonomi."

Deklarasi Djuanda, yang disahkan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah laut Indonesia yang semula sebesar 1 juta kilometer persegi menjadi 3,1 juta kilometer persegi.

Editor: Dani M Dahwilani