IMF Sepakat Beri Pinjaman Rp43 Triliun untuk Sri Lanka
KOLOMBO, iNews.id - Sri Lanka telah mencapai kesepakatan awal dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperoleh pinjaman sekitar 2,9 miliar dolar AS atau setara Rp43,21 triliun pada hari Kamis (1/9/2022) waktu setempat. Langkah ini merupakan salah satu cara negara itu untuk jalan keluar dari krisis ekonomi terburuknya.
Mengutip Reuters, perjanjian tersebut disetujui oleh manajemen IMF dan dewan eksekutifnya. Langkah selanjutnya akan bergantung pada otoritas Sri Lanka yang menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya.
"Perjanjian tingkat staf ini hanyalah awal dari jalan panjang di depan bagi Sri Lanka untuk keluar dari krisis," ujar pejabat senior IMF Peter Breuer di Kolombo dikutip, Jumat (2/9/2022).
"Pihak berwenang telah memulai proses reformasi dan penting untuk melanjutkan jalan ini dengan tekad," sambungnya.
Persyaratan IMF untuk pinjaman juga termasuk menerima jaminan pembiayaan dari kreditur resmi Sri Lanka dan upaya negara untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur swasta.
Program yang akan berjalan selama empat tahun akan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, mendorong konsolidasi fiskal, memperkenalkan harga baru untuk bahan bakar dan listrik, menaikkan belanja sosial, meningkatkan otonomi bank sentral dan membangun kembali cadangan devisa yang habis.
Menurut data bank sentral, cadangan devisa Sri Lanka mencapai 1,82 miliar dolar AS pada Juli 2022.
"Mulai dari salah satu tingkat pendapatan terendah di dunia, program ini akan menerapkan reformasi pajak besar. Reformasi ini termasuk membuat pajak penghasilan pribadi lebih progresif dan memperluas basis pajak untuk pajak penghasilan badan dan PPN. Program ini bertujuan untuk mencapai surplus primer sebesar 2,3 persen dari PDB pada tahun 2024,” tulis pernyataan itu.
Setelah paket IMF disetujui, Sri Lanka kemungkinan juga akan menerima dukungan keuangan lebih lanjut dari kreditur multilateral lainnya.
Gejolak keuangan Sri Lanka saat ini merupakan yang terburuk sejak kemerdekaan negara itu dari Inggris pada tahun 1948. Hal ini berasal dari salah urus ekonomi serta pandemi Covid-19 yang telah memusnahkan industri pariwisata utama negara itu.
Warga Sri Lanka telah menghadapi kekurangan bahan bakar dan barang-barang pokok lainnya selama berbulan-bulan, memicu protes yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memaksa perubahan dalam pemerintahan.
Ranil Wickremesinghe, seorang anggota parlemen veteran yang mengambil alih sebagai presiden pada bulan Juli. Dia menghadapi perjuangan berat untuk menstabilkan ekonomi, yang telah diterpa inflasi yang tak terkendali yang sekarang mencapai hampir 65 persen tahun-ke-tahun.
Wickremesinghe, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan negara itu, pada hari Selasa mempresentasikan anggaran sementara yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan IMF.
Anggaran merevisi proyeksi defisit Sri Lanka untuk 2022 menjadi 9,8 persen dari produk domestik bruto dari 8,8 persen sebelumnya, sambil menguraikan reformasi fiskal, termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai.
Editor: Aditya Pratama