Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Komisi V DPR Desak Kemenhub Audit Keselamatan Independen Buntut Marak Kereta Anjlok 
Advertisement . Scroll to see content

Kalau Mudik Dilarang, Yang Melanggar Bisa Dipidana Sesuai UU Karantina Wilayah

Senin, 20 April 2020 - 18:10:00 WIB
Kalau Mudik Dilarang, Yang Melanggar Bisa Dipidana Sesuai UU Karantina Wilayah
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi usai melakukan razia bus di jalur Puncak, Bogor. (Foto: iNews.id/Wildan Hidayat)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan draf regulasi larangan mudik meski belum disahkan. Aturan tersebut juga memuat sanksi bagi mereka yang melanggar larangan mudik.

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, sanksi tegas akan diberikan kepada mereka yang nekat mudik. Bentuk sanksinya berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau masyarakat memaksa untuk mudik, akan ada sanksi di sana. Sanksinya bukan pelanggaran lalu lintas, sanksi itu bisa diberikan dengan UU Karantina Kesehatan,” ujar Budi, Senin (20/4/2020).

Berdasar UU 6/2018 pasal 93 diatur mereka yang tidak mematuhi karantina kesehatan akan dipidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Namun, kata dia, sanksi pidana itu masuk kategori pelanggaran berat. Ada sanksi yang paling ringan yaitu pemudik diarahkan untuk kembali ke daerah asal.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut