Kata Jokowi soal Cukai Rokok Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) baru soal pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Perpres terkait itu memang sudah kita keluarkan," ujar Presiden di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/9/2018) dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Baca Juga

Danantara Bakal Suntik Inalum Rp8,03 Triliun untuk Garap Proyek Smelter Alumina

Dalam Perpres itu, kata Presiden, 50 persen penerimaan dari cukai rokok harus digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Hal itu sesuai amanat undang-undang. Menurut Presiden, defisit BPJS Kesehatan yang tahun ini diperkirakan lebih dari Rp16 triliun harus ditutup karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

"Itu yang menerima juga daerah kok untuk pelayanan kesehatan di daerah. Kan bukan pelayanan di pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Selain itu, manajemen BPJS Kesehatan juga diminta untuk memperbaiki semua sistem termasuk verifikasi atas klaim yang masuk ke badan itu.