Kemenkeu: Dampak UU HPP, Defisit APBN 2022 Lebih Rendah dari Asumsi

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dampak Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpotensi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 lebih rendah dari target. Adapun APBN tahun depan deitargetkan seebsar Rp868 triliun atau 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dampak UU HPP defisit anggaran ini akan lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2022,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Webinar Bincang APBN 2022 di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (18/10/2021).

PNM Dorong Cerebral Palsy Berdaya di Hari Sumpah Pemuda

Dia menjelaskan, defisit yang memiliki potensi menurun ini diharapkan levelnya akan kembali ke 3 persen pada 2023 sesuai UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, defisit anggaran tahun depan akan dibiayai dengan sumber pembiayaan yang aman. Selain itu, akan dikelola secara hati-hati untuk menciptakan keberlanjutan fiskal.

Menkeu Tegaskan RUU HPP Jelas Tunjukkan Keberpihakan Kepada Masyarakat Menengah Bawah dan UMKM

Secara rinci pendapatan negara tahun depan sebesar Rp1.846,1 triliun, meliputi penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp335,6 triliun. Untuk belanja negara diperkirakan sebesar Rp2.714,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.944,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp769,6 triliun.

Dia menegaskan, pemerintah akan melakukan optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP untuk memenuhi target pendapatan negara. Reformasi perpajakan ini dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.

UU HPP Beri Keringanan Pengemplang Pajak, Denda Dikurangi dan Sanksi Pidana Dihapus

Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak secara lebih terukur dan efisien. Dengan begitu mampu menciptakan efek berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, reformasi perpajakan turut dilakukan melalui pembentukan UU HPP yang akan mendekatkan kinerja perpajakan ke level potensial. Ini bisa terjadi karena dalam UU HPP terdapat berbagai perbaikan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan, termasuk memperhatikan adaptasi perkembangan baru dan aktivitas bisnis terkini. UU HPP juga berusaha memperkuat keadilan terkait beban pajak bagi wajib pajak (WP) sekaligus memperkuat sektor UMKM.

Dia optimistis melalui berbagai perubahan kebijakan dan kinerja administrasi maka UU HPP akan berdampak positif kepada penerimaan perpajakan. Dalam jangka pendek 2022, penerimaan perpajakan diprediksikan tumbuh dengan rasio perpajakan sebesar 9 persen terhadap PDB, sedangkan untuk jangka menengah dapat mencapai lebih dari 10 persen pada 2025.

"Ini dapat terlaksana jika pertumbuhan ekonomi membaik dan administrasi terjadi dengan lebih baik,” ujar dia.

Editor: Jujuk Ernawati