Kemenkeu Pastikan Tak Semua Jenis Plastik Kena Cukai

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Selasa, 18 Desember 2018 - 15:14 WIB
Kemenkeu Pastikan Tak Semua Jenis Plastik Kena Cukai

Ilustrasi. (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana mengenakan cukai untuk plastik mulai tahun depan. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai cukai plastik dikebut selesai tahun ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pengenaan cukai ini tidak diberlakukan bagi semua jenis plastik. Pasalnya, plastik memiliki banyak jenis dan tidak semua jenis plastik masuk ke kriteria barang kena cukai.

"Jadi tidak semua yang memenuhi kriteria barang kena cukai dikenai cukai. Plastik juga, tidak semua jenis plastik itu dikenai (cukai)," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Namun, saat ini berbagai pihak mengusulkan plastik untuk kantong belanja yang diwajibkan dikenakan cukai. Sebab, hampir semua industri menggunakan plastik jenis ini.

"Jadi mekanisme pungutan cukai itu ada yang dipungut, ada yang tidak dipungut, ada yang dibebaskan. Kalau yang dipungut misalnya tadi kantong belanja plastik," kata dia.

Menurut dia, ada jenis plastik yang tidak dikenakan cukai karena dalam produksinya tidak menggunakan plastik untuk dikonsumsi. Kemudian, dibebaskan dari cukai jika plastik memang dibutuhkan untuk produk tersebut dam tidak ada gantinya.

"Misal, pabrik mi instan karena karakteristiknya instan, kan tidak mungkin mie instan dibungkus daun. Kopi dibungkus daun," ucapnya.

"Berdasarkan pembicaraan dengan panitia antar-Kementerian untuk menyusun RPP, itu yang jelas kantong plastik belanja yang ketebalannya di bawah 75 mikron. Itu paling untuk sementara ini," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 9,8 miliar lembar kantong plastik yang menjadi sampah tiap tahunnya. Sampah ini dapat mencemari lingkungan selama lebih dari 400 tahun.

"Dari jumlah ini hanya 5 persen yang bisa didaur ulang. Sisanya menguasai hampir 50 persen lahan TPA, dan butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk terurai," kata dia.

Editor : Ranto Rajagukguk