Kemenpan RB Sebut 1,35 Juta PNS Berkinerja Buruk

SEMARANG, iNews.id - Kinerja para aparatur negara (ASN) masih menjadi catatan besar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengungkapkan, ada 30 persen atau sekitar 1,35 juta pegawai negeri sipil (PNS) yang kinerjanya tergolong buruk.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, mereka dinilai semau sendiri sehingga kinerjanya di bawah target yang diharapkan.

Komdigi Sebut Modus Scam Makin Beragam, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital

Besarnya PNS yang tak maksimal ini sangat membebani pemerintah. Apalagi pemerintah telah beberapa kali menaikkan gaji serta memberikan tambahan tunjangan kepada mereka. Tak hanya itu, para PNS juga mendapat kemudahan dalam pembelian rumah dan sebagainya.

Pada 2017 jumlah seluruh PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,46 juta orang. Untuk PNS di tingkat pusat komposisinya mencapai 20,94 persen sedangkan di daerah sebanyak 79,06 persen.Guna mengatasi hal ini, Kemenpan-RB terus menekankan penerapan reformasi biro krasi.

“Masih banyak pegawai yang belum bisa bekerja maksimal, belum tahu tugas dan kewajibannya dalam bekerja,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Perbaikan kinerja PNS antara lain dengan mengubah sistem birokrasi di daerah. “Inilah kenapa reformasi birokrasi menjadi penting karena ini menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah daerah melakukan pembangunan di semua bidang,” ucapnya.

Di Jawa Tengah, menurut Yusuf, penerapan reformasi birokrasi tergolong berjalan sangat baik. Dia berharap keberhasilan penerapan reformasi birokrasi daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini harus menjadi contoh daerah lain di Indonesia.

Ganjar mengatakan, reformasi birokrasi adalah kunci utama kesuksesan dalam sebuah pemerintahan. Dirinya selalu menekankan pentingnya hal itu dalam menata pemerintahan.

“Kalau birokrasi tidak berjalan baik, artinya birokrasi yang tidak bersih dan tidak melayani, maka akan menjadi problem utama dalam penyelenggaraan pemerintah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejak memimpin Jawa Tengah pada 2013 lalu, pe soalan reformasi birokrasi menjadi fokus utama. Hal itu kembali dia lakukan dalam pemerintahan kedua bersama Taj Yasin Maimoen dengan menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama da lam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.