Progres Kebijakan Tunjangan Calon Pekerja dan PHK, Begini Kata Menaker

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Senin, 19 November 2018 - 15:17 WIB
Progres Kebijakan Tunjangan Calon Pekerja dan PHK, Begini Kata Menaker

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintahan masih mengkaji skema pembiayaan tunjangan bagi calon pekerja dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Tunjangan ini nantinya akan diberikan bagi calon pekerja dan korban PHK selama proses mendapatkan pekerjaan baru.

Dalam proses pengkajian, terdapat dua skema pembiayaan yang tengah digodok pemerintah yaitu skill development fund berupa pendanaan untuk pelatihan calon pekerja dan korban PHK. Kemudian, unemployment benefit berupa tunjangan sosial bagi keluarga korban PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah terus mematangkan kedua skema ini. Diharapkan pada sisa tahun ini salah satu dari dua skema tersebut dapat direalisasikan.

"Masih terus kita matangkan dengan Kemenkeu dan Bappenas. Kita memang betul-betul membutuhkan itu. Harapannya salah satunya bisa dimulai pada tahun ini akan lebih bagus," ujarnya di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Sebelumnya, melalui skema skill development fund, korban PHK bisa mengikuti pelatihan kerja dengan dibiayai pemerintah. Sedangkan keluarganya akan mendapatkan tunjangan sosial selama pekerja korban PHK tersebut mengikuti pelatihan hingga mendapatkan pekerjaan baru.

"Contohnya seperti ini, jika ada yang kena PHK selanjutnya masuk ke tempat pelatihan kerja. Pertanyaannya siapa yang membiayai pelatihan? Pertanyaan ini dijawab dengan skill development fund. Pertanyaan kedua, pelatihan butuh waktu 3-4 bulan lalu siapa yang membiayai hidup keluarganya selama dia mengikuti pelatihan sampai mendapatkan pekerjaan baru? Pertanyaan kedua ini dijawab dengan skema unemployment benefit," ucapnya di Bandung, Sabtu (3/3/2018).

Ia melanjutkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan untuk mencari solusi dari kasus PHK pekerja. Hal ini demi menjamin proses sesuai aturan dan hak-hak korban PHK terpenuhi.

"Jika ada PHK secara normatif pemerintah akan menanyakan prosesnya benar atau tidak? Hak-haknya sudah dibayarkan atau belum? Jika prosesnya benar dan hak-haknya diberikan ya sudah selesai. Tapi sekarang di zaman digitalisasi/otomatisasi/disrupsi ekonomi yang berdampak terhadap banyak sektor, pemerintah tidak bisa normatif lagi dalam menghadapi PHK. Misalnya ada 1000 orang di-PHK pertanyaannya mereka mau kerja apa, solusinya apa?" ujar Menaker Hanif.

Menaker menambahkan, hal inilah yang tengah dicarikan solusi dengan skema kebijakan sosial mengenai skill development fund dan unemployment benefit.

"Ini yang sedang disiapkan pemerintah Indonesia agar masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar secara terus menerus sampai pensiun, meningkatkan keterampilannya sampai pensiun, dan bekerja terus menerus sampai pensiun," tutur Hanif.

Editor : Ranto Rajagukguk