Realisasikan Toserba di Perbatasan, Bea Cukai Ajak Pengusaha untuk Terlibat

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Rabu, 03 Juli 2019 - 15:04:00 WIB
Realisasikan Toserba di Perbatasan, Bea Cukai Ajak Pengusaha untuk Terlibat
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak pengusaha untuk membangun toko serba ada (toserba) untuk menjual bahan pokok bagi masyarakat perbatasan. Sementara pemerintah memfasilitasi pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok di perbatasan. 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, pengusaha bisa berpartisipasi melalui Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Namun, diutamakan bagi badan usaha milik desa (Bumdes).

"Pemanfaatan policy ini kita harapkan terutama untuk Pemda setempat. Pengusaha lain juga boleh kalau ada pengusaha yang berminat yang selama ini melakukan bisnis di perbatasan kami akan senang," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Dia melanjutkan, Bumdes juga bisa bekerja sama dengan swasta untuk membuka toko ini sehingga ada kepemilikan antara kedua pihak dalam menyediakan bahan pokok untuk masyarakat perbatasan. Pemerintah juga tidak menutup peluang bagi swasta yang ingin membangun toko sendiri.

"Anggap saja seperti toko modern, yang punya toko satu karena dia yang bikin manajemen tapi dia akan melibatkan orang juga kalau dia rasa perlu agar lebih efisien," kata dia.

Fasilitas ini diberikan pemerintah agar program nawacita untuk membuat masyarakat perbatasan mandiri bisa tercapai. Dengan ini, masyarakat perbatasan tidak perlu mengandalkan pasokan dari luar daerah.

Pasalnya, dengan mendatangkan pasokan dari luar daerah tentu akan membutuhkan biaya logistik yang besar. Oleh karenanya, di perbatasan ini masyarakat dipermudah untuk melakukan impor bahan pokok.

"Sebenarnya nawacita saat itu salah satu goal-nya pemerintah ingin menjadikan perbatasan itu mandiri secara ekonomi sehingga dibikin infrastruktur yang luar biasa. Namun, masih perlu waktu sampai bisa akses supply sendiri," ucapnya.

Toko yang berbentuk pasar ini hanya menjual bahan pokok tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2019. "Diisi oleh kebutuhan-kebutuhan pokok bukan menjual alat-alat canggih seperti mobil," ujarnya.

Namun, masyarakat perbatasan akan diberikan kuota untuk membeli di toko tersebut yang bisa diakses melalui sidik jari. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas karena ingin menghindari bea cukai dan bea masuk produk.

"Di dalam database itu ada kalkulasinya dari batas yang ada di ketentuan. Selama dalam range kuota akan diberikan fasilitas," tutur dia.


Editor : Ranto Rajagukguk