Sri Mulyani Ajak Atta Halilintar Diskusi Pentingnya Perpajakan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya sedang gencar menyosialisasikan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kepada masyarakat terlebih pada generasi muda. Salah satu generasi muda yang diajak diskusi soal perpajakan adalah YouTuber Atta Halilintar.

Sri Mulyani mengatakan, dirinya berbincang dengan para pengusaha dan wajib pajak prominen dalam acara sosialisasi UU HPP di Aula Cakti Budhhi Bakti DJP pada Selasa (14/12/2021). Dia mengaku senang bisa bertemu dan menyapa langsung para wajib pajak, termasuk Atta Halilintar.

Kemenperin Respons Temuan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan di Perdagangan Tekstil

"Saya sempat berbincang dengan Atta Halilintar @attahalilintar, mewakili anak muda Indonesia yang begitu enerjik dan penuh ide-ide kreatif. Kami berdiskusi tentang pentingnya perpajakan dan juga cara edukasi yang paling apik dan efektif kepada para generasi muda," tulis Sri Mulayani dalam akunnya di Instagram, dikutip Rabu (15/12/2021).

Dia pun berharap, dengan adanya sosialisasi UU HPP ini, para wajib pajak prominen dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan reformasi perpajakan yang berlangsung. Pasalnya, kata dia, pajak adalah Uang Kita yang harus terus kita kawal bersama.

6 Aturan Baru dalam UU HPP, PPN Naik hingga Tax Amnesty Jilid II

Sementara melalui keterangan resminya, Sri Mulyani menjelaskan, UU HPP lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural yang sangat diperlukan guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045.

Dia menuturkan, jika stabilitas politik ekonomi sosial bisa terus terjaga, maka Indonesia akan menjadi negara dengan penghasilan menengah yang mencapai 29.300 dolar AS per kapita, menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, dengan struktur perekonomian yang lebih produkfif dan sektor jasa yang maju.

UU HPP Beri Keringanan Pengemplang Pajak, Denda Dikurangi dan Sanksi Pidana Dihapus

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. Dia pun menegaskan UU HPP menjadi instrumen yang sangat penting bagi konsolidasi fiskal dan menjadi bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia Maju yang mengalami disrupsi luar biasa akibat Covid-19.

"APBN yang sehat dan berkelanjutan akan menghantarkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," ujarnya.

Editor: Jujuk Ernawati